Kemenkumham NTT Fasilitasi Ranperda Omnibus Law Sektor Pajak dan Retribusi Kabupaten Manggarai Barat

KUPANG,iNewsTTU.id- Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Djone membuka Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ruang Multi Fungsi, Rabu (23/8/2023). Rapat dihadiri Asisten Administrasi Umum Pemda Kabupaten Manggarai Barat, Aloisius Lahi dan Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat, Marselinus Jeramun beserta jajaran masing-masing, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum Kemenkumham NTT. 

Marciana mengatakan, Ranperda Kabupaten Manggarai Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan ranperda omnibus law tentang pajak daerah dan retribusi daerah pertama di Bumi Flobamora yang dilakukan pengharmonisasian di Kanwil Kemenkumham NTT.

Baca Juga

Dugaan Pungli di Rutan Kupang, ini Klarifikasi Kakanwil Kumham NTT Marciana Dominika Djone

Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu perda merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

"Apresiasi kepada Pemda dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang telah melibatkan Perancang dalam tahapan penyusunan ranperda ini," ujarnya. 

Menurut Marciana, penyusunan ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi sehingga membutuhkan proses panjang untuk menghasilkan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas. Pihaknya berharap, ranperda yang akan ditetapkan menjadi perda pertama di NTT terkait pajak daerah dan retribusi daerah ini dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat. 

Baca Juga

Kemenkumham NTT Raih Peringkat I Anugerah Legislasi Tahun 2023 Kategori Kanwil Golongan II

"Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat juga diharapkan semakin baik dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah," imbuhnya. 

Marciana berharap lahirnya perda pajak daerah dan retribusi daerah di Manggarai Barat bisa menjadi penyemangat bagi Kabupaten/kota lain untuk mempercepat proses penyusunan ranperda pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing. Mengingat, pemerintah daerah harus sudah merampungkan dan menetapkan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang baru sebelum Januari 2024. Jika tidak segera disusun dan ditetapkan, pemerintah daerah tentu tidak dapat memungut pajak dan retribusi daerah.

Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan/Perancang Ahli Madya merangkap Kepala Bidang Hukum, Yunus P.S. Bureni mengatakan, pengharmonisasian ranperda dilakukan terhadap 3 aspek. Pada aspek prosedural, ranperda ini sudah bisa dikatakan harmonis karena telah melewati tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Baca Juga

Kunjungi Rudenim, Kakanwil Kumham NTT Berdialog dengan Imigran

"Secara legitimasi juga ada keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari awal sampai dengan saat ini dan secara prosedural tidak bermasalah," ujarnya. 

Yunus menambahkan, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan pada aspek teknik. Namun setelah dilakukan penyesuaian, ranperda ini pun sudah bisa dikatakan harmonis. Terakhir dari aspek substansi, setelah dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam rancangan  maka juga dinyatakan harmonis sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya yakni fasilitasi di Biro Hukum Setda Provinsi NTT. 

Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat, Marselinus Jeramun menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham NTT melalui Tim Perancang yang sudah sejak awal ikut berproses di dalam merumuskan dan membahas ranperda pajak daerah dan retribusi daerah.

Baca Juga

Dekatkan Pelayanan, Kanwil Kumham Buka Layanan Paspor di Beberapa Kabupaten se NTT

"Banyak ilmu yang kami dapatkan sehingga bisa sampai ke tahapan ini. Kolaborasi yang luar biasa antara Pemda dan DPRD, didampingi Tim Perancang," ujarnya. 

Hal senada disampaikan Asisten Administrasi Umum Pemda Kabupaten Manggarai Barat, Aloisius Lahi. Pihaknya berharap kolaborasi antara Pemda dan DPRD Manggarai Barat dengan Kanwil Kemenkumham NTT dapat terus berkelanjutan dalam pembentukan produk hukum daerah.(*)

Editor : Sefnat Besie