Dituduh Konspirasi, Diktator Nikaragua Jatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara bagi Uskup dan 4 Orang Pastor

NIKAGARUA, iNewsTTU.id- Serangan baru terhadap Gereja Katolik, kediktatoran Nikaragua bagian Amerika Tengah yang dipimpin oleh Presiden Daniel Ortega dan istrinya yang juga Wakil Presiden Rosario Murillo.

Mereka menghukum tiga imam, seorang diaken, dua seminaris, dan seorang awam dari Keuskupan Matagalpa dengan hukuman 10 tahun penjara.

Baca Juga

Uskup Matagalpa dan Uskup Granada Masing-masing Dijatuhi Hukuman Penjara 15 dan 30 Tahun

Menurut laporan dari surat kabar lokal La Prensa dan Pusat Hak Asasi Manusia Nikaragua (CENIDH), hukuman itu dikeluarkan pada 1 Februari 2023 oleh Hakim Nadia Tardencilla dari Distrik Pengadilan Pidana Kedua.

Hukuman tersebut terdiri dari lima tahun untuk kejahatan konspirasi merusak keamanan dan kedaulatan nasional dan lima tahun untuk menyebarkan berita palsu dengan tambahan denda sejumlah besar uang berdasarkan gaji harian terpidana.

Para Pastor yang dijatuhi hukuman penjara diantaranya Rektor Universitas Yohanes Paulus II, Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez (50) mantan vikaris katedral Matagalpa, Sadiel Antonio Eugarrios Cano (35) dan vikaris katedral Matagalpa saat ini, José Luis Díaz Cruz (33).

Juga dihukum adalah Diakon Raúl Antonio Vega González (27), seminaris Darvin Esteylin Leiva Mendoza (19), dan Melkin Antonio Centeno Sequeira (23) serta fotografer Sergio José Cárdenas Flores (32).

"Ketujuh orang itu dinyatakan bersalah dan sedang menunggu hukuman. Dalam persidangan terpisah, Pastor Oscar Benavidez juga dinyatakan bersalah atas dakwaan yang sama dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara," ujar CENIDH.

Rezim itu mengumumkan pada 10 Januari 2023 bahwa uskup Matagalpa, Rolando Alvarez, yang telah menjadi tahanan rumah sejak 1 Agustus 2022, akan diadili dituduh konspirasi meski Prelatus itu belum dijatuhi hukuman.

CENIDH menuduh bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap tujuh pria ini adalah penyimpangan hukum baru yang juga mendiskualifikasi mereka seumur hidup dari memegang jabatan publik dan pemilihan umum.

“Kami di CENIDH mengutuk tindakan jahat rezim yang melanggar hak asasi manusia. Kami menuntut kebebasan segera bagi mereka dan semua tahanan politik,” jelas organisasi itu.

Editor : Sefnat Besie