KUPANG, iNewsTTU.id – Sekitar 500 pedagang kios anggota Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadukan dugaan pemalakan dan pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas terkait aktivitas penjualan BBM eceran di Kota Kupang.
Pertemuan berlangsung pada Rabu malam (19/11/2026), mulai pukul 19.30 hingga 22.00 WITA, bertempat di Aula Pertemuan Titik Kumpul, Kota Kupang.
Aduan masyarakat itu diterima oleh Ketua Wilayah KKSS NTT terpilih, H. Fahmi Abdullahi, didampingi Sekretaris Wilayah H. Wahyudin, Ketua Dewan Penasihat H. Muhammad, serta jajaran pengurus PW KKSS NTT.
Dalam pertemuan tersebut, para pedagang menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi terkait dugaan tindakan pemalakan atau pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas terhadap puluhan kios yang menjalankan usaha penjualan BBM eceran di sejumlah wilayah Kota Kupang.
Para pedagang berharap adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha mereka.
Mereka juga menyampaikan bahwa selama ini keberadaan kios-kios BBM eceran sangat membantu masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah pelosok, lorong-lorong permukiman, dan daerah yang cukup jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menyikapi berbagai aspirasi tersebut, H. Fahmi Abdullahi menyampaikan bahwa KKSS hadir sebagai wadah persaudaraan sekaligus organisasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mendengar, memperjuangkan, dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi warganya.
“KKSS tidak boleh hanya hadir dalam kegiatan seremonial dan silaturahmi. Ketika ada warga yang menghadapi persoalan, organisasi harus hadir, mendengar langsung keluhan mereka, dan berupaya mencari jalan keluar melalui mekanisme yang benar dan sesuai ketentuan hukum,” ungkapnya.
Sebagai langkah sementara, PW KKSS NTT mengimbau para pedagang untuk menghentikan sementara aktivitas penjualan BBM eceran sampai ada kejelasan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai tata niaga BBM eceran.
Menurut Fahmi, langkah tersebut diambil untuk menghindari persoalan yang lebih luas sembari pengurus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang guna mencari solusi terbaik.
PW KKSS NTT juga meminta pimpinan instansi penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat serta melakukan pemeriksaan internal apabila ditemukan anggotanya yang terbukti melakukan tindakan di luar kewenangan, termasuk dugaan pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang.
Mendorong Regulasi yang Memberikan Kepastian Hukum
Lebih lanjut, PW KKSS NTT mendorong Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Kabupaten Kupang agar dapat mengkaji serta menyusun regulasi atau kebijakan daerah yang mengatur tata niaga penjualan BBM eceran secara tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.
Pengurus juga menyoroti adanya praktik pengaturan tata niaga BBM eceran di sejumlah daerah di Indonesia yang dapat dijadikan bahan kajian dan referensi bagi pemerintah daerah, dengan tetap menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai salah satu referensi yang menjadi perhatian, terdapat pemberitaan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang membatasi pembelian Pertalite oleh pengecer maksimal 60 liter per hari sebagai bagian dari penataan tata niaga BBM.
KKSS berharap pemerintah daerah dapat mempelajari berbagai kebijakan tersebut untuk merumuskan mekanisme yang sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan distribusi BBM nasional.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang berusaha mencari nafkah justru menjadi pihak yang paling dirugikan karena belum adanya kejelasan pengaturan di lapangan. Kita ingin ada aturan yang jelas, sehingga pedagang bisa menjalankan usaha secara tertib, petugas dapat melaksanakan tugas sesuai kewenangannya, dan masyarakat tetap mendapatkan akses BBM dengan mudah,” tambah Fahmi.
PW KKSS NTT menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok atau organisasi, melainkan bagian dari upaya memperjuangkan ekonomi kerakyatan dan membantu masyarakat luas.
Keberadaan kios-kios BBM eceran selama ini telah menjadi salah satu alternatif akses BBM bagi masyarakat yang jauh dari SPBU. Karena itu, diperlukan solusi yang mengakomodasi kepentingan pedagang, keselamatan masyarakat, ketertiban distribusi BBM, serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.
PW KKSS NTT berharap persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti melalui dialog dan koordinasi lintas instansi agar tercipta solusi yang adil, memberikan kepastian hukum, serta tidak mematikan usaha ekonomi masyarakat kecil.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
