KUPANG, iNewsTTU.id – Penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dari NTT ke Malaysia kepada kejaksaan.
Kedua tersangka masing-masing berinisial YE dan YT diserahkan bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi NTT dalam proses Tahap II di Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 13.00 WITA.
Penyerahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.
Dalam proses tersebut, kedua tersangka diterima langsung oleh JPU Kejaksaan Tinggi NTT, Agus Zaeni, S.H., M.H.
Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra mengatakan, penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menuntaskan kasus dugaan perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural ke luar negeri.
"Penyerahan kedua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan bukti keseriusan dan komitmen Polda NTT dalam menangani serta menuntaskan perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kami memastikan bahwa setiap tahapan proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.
Kasus ini ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/VI/2026/SPKT/Ditresppadanppo Polda NTT tertanggal 1 Juni 2026.
Penyidikan kemudian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 2 Juni 2026 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 4 Juni 2026.
Melalui surat tertanggal 30 Oktober 2026, Kejaksaan Negeri Kota Kupang menyampaikan bahwa hasil penyidikan terhadap kedua tersangka, yakni Yunce Ellu dan Yansen Teffa, telah dinyatakan lengkap.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yakni Pasal 80 juncto Pasal 66 juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 83 juncto Pasal 68 juncto Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e, atau Pasal 81 juncto Pasal 69.
Kabidhumas Polda NTT menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan serius karena berpotensi merampas hak, martabat, dan masa depan para korban.
Menurutnya, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri harus lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, tetapi tidak disertai kejelasan perusahaan, dokumen, maupun prosedur keberangkatan.
"Modus pengiriman pekerja migran secara nonprosedural harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, dokumen, maupun prosedur keberangkatan. Pastikan seluruh proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi agar tidak menjadi korban eksploitasi maupun perdagangan orang," tegasnya.
Polisi juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada kepolisian atau instansi terkait apabila menemukan indikasi perekrutan maupun pengiriman pekerja migran secara ilegal.
Dengan diserahkannya kedua tersangka dan barang bukti kepada jaksa, penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Polda NTT berharap penanganan perkara ini dapat menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai perdagangan orang serta mencegah praktik perekrutan dan penempatan pekerja migran ilegal dari NTT ke luar negeri.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
