KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI dikabarkan akan mengalokasikan 300 unit rumah untuk warga di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT.
bantuan rumah tersebut hanya diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), khususnya di wilayah perbatasan.
Berita kepastian ini disampaikan langsung oleh Bupati TTU, Yosep Falentinus Dellasale Kebo, usai melakukan pertemuan strategis bersama Gubernur NTT dan Menteri PKP di Jakarta.
"Usulan yang kita bawa langsung direspons Pak Menteri. TTU mendapat jatah 300 unit rumah untuk tahun 2026. Bantuan ini diprioritaskan bagi warga miskin di wilayah perbatasan yang rumahnya belum layak huni," ujar Bupati Falent Kebo saat diwawancarai di kantornya, Selasa (21/4/2026).
Skema Terima Kunci dan Pengawasan Ketat
Bupati Falent menegaskan bahwa skema bantuan dari Kementerian PKP ini adalah sistem "terima kunci", serupa dengan program RTLH TULUS yang pernah berjalan.
Mengingat jumlahnya yang terbatas, proses verifikasi calon penerima akan dilakukan secara ketat untuk menjamin ketepatan sasaran di 24 kecamatan.
Secara khusus, Bupati Falent memberikan peringatan keras terkait proses pendataan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang di tingkat desa.
"Verifikasi akan dilakukan ketat guna menghindari monopoli. Tidak boleh ada perangkat desa atau keluarga kepala desa yang menerima bantuan ini. Harus benar-benar warga miskin yang wajib dibantu," tegasnya.
Kolaborasi Anggaran dan Dukungan BNPP
Selain bantuan pusat, Pemda TTU juga menyiapkan anggaran mandiri untuk membangun 30 unit rumah. Tak hanya itu, terdapat skema stimulan gotong royong senilai Rp20 juta yang melibatkan Pemprov NTT (Rp10 juta), Pemda TTU (Rp5 juta), dan Pemerintah Desa (Rp5 juta).
"Skema stimulan ini bertujuan menuntaskan rumah-rumah yang sebelumnya dibangun lewat dana desa namun masih terbengkalai. Kita selesaikan secara gotong royong," tambah Falent.
Di sisi lain, peluang penambahan rumah layak huni juga datang dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Pemda TTU telah mengirimkan data sebanyak 48.000 Kepala Keluarga (KK) sesuai permintaan BNPP untuk divalidasi sebagai calon penerima bantuan di wilayah perbatasan RI-RDTL.
Langkah masif ini diharapkan mampu menekan angka rumah tidak layak huni di Kabupaten TTU secara signifikan dalam satu tahun ke depan.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
