JAKARTA, iNewsTTU.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan sikap netral dan tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menyikapi eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Indonesia berkomitmen menjadi jembatan perdamaian (honest broker) di tengah konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Dirjen Aspasaf) Kemlu, Santo Darmosumarto, menyatakan bahwa posisi ini diambil sebagai implementasi amanat konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia.
"Indonesia berharap berperan sebagai honest broker, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak," ujar Santo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/3/2026).
Tiga Langkah Konkret Pemerintah Indonesia
Menyikapi krisis yang meletus sejak akhir Februari 2026 tersebut, Santo menjabarkan tiga langkah strategis yang telah dan sedang dilakukan pemerintah:
Desakan Deeskalasi Segera
Sejak konflik pecah pada Sabtu (28/2/2026), Indonesia secara resmi telah merilis pernyataan yang mendesak semua pihak menghentikan kekerasan. Pemerintah meminta adanya langkah deeskalasi guna mencegah dampak yang lebih luas bagi keamanan global.
Intensifkan Diplomasi Tingkat Tinggi
Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono dilaporkan terus melakukan komunikasi maraton dengan para pemimpin di kawasan Timur Tengah.
Presiden Prabowo: Telah berkomunikasi langsung dengan pimpinan UEA, Emir Qatar, hingga Raja Yordania.
Menlu Sugiono: Melakukan pembicaraan telepon dengan Menlu Iran, UEA, dan Arab Saudi dalam kurun sepekan terakhir.
"Kami mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional dan siap menjadi mediator jika dibutuhkan," tegas Santo.
Prioritas Perlindungan WNI
Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak. Kemlu terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di Timur Tengah untuk memantau situasi dari waktu ke waktu.
Opsi Evakuasi Terbuka
Mengenai langkah perlindungan lanjutan, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melakukan evakuasi jika situasi terus memburuk.
"Kami memastikan perlindungan WNI tetap menjadi prioritas utama, termasuk mengkaji apakah diperlukan evakuasi bagi masyarakat kita yang berada di kawasan tersebut," pungkasnya.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
