KUPANG,iNewsTTU.id-- Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II memastikan pelaksanaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Utama kewenangan pemerintah daerah yang didanai melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tetap berjalan dan tidak mengganggu musim tanam petani, meski sebagian pekerjaan mengalami keterlambatan dan harus diperpanjang melalui mekanisme addendum kontrak.
Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, menjelaskan bahwa program strategis nasional tersebut mencakup 80 Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten yang tersebar di 17 kabupaten se-Provinsi NTT, dengan total anggaran sekitar Rp160 miliar.
Pekerjaan dilaksanakan secara kontraktual dalam tiga paket fisik dan tiga paket supervisi.
- Paket 1 (Inpres Tahap II) senilai Rp40 miliar, mencakup 32 lokasi.
- Paket 2 (Inpres Tahap II) senilai Rp102 miliar, mencakup 34 lokasi, dilaksanakan oleh PT Adhi Karya dengan supervisi PT Agrinas Palma.
- Paket 3 (Inpres Tahap III) senilai Rp18 miliar, mencakup 16 lokasi, dikerjakan PT Waskita Karya dengan supervisi PT Agrinas Pangan.
Menurut Parlinggoman, seluruh paket baru mulai berkontrak pada triwulan IV 2025, Paket 1 dan 2 pada Oktober 2025, sementara Paket 3 pada November 2025, sehingga waktu pelaksanaan di tahun anggaran 2025 relatif singkat.
“Secara perencanaan, pekerjaan ini idealnya membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Namun karena kontrak baru efektif di akhir tahun, maka diperlukan mekanisme perpanjangan waktu melalui addendum, sesuai PMK Nomor 84 Tahun 2025, dengan pemberian kesempatan maksimal 90 hari melewati tahun anggaran,” jelasnya.
Ia menegaskan, perpanjangan tersebut dilakukan dengan mekanisme resmi dan disertai denda sesuai ketentuan. Proyek ini juga dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional, sehingga pelaksanaannya dikawal oleh Kejaksaan Agung RI, termasuk melalui Tim PPS Kejati NTT di daerah.
Tantangan Akhir Tahun dan Musim Hujan
Parlinggoman mengakui tantangan lapangan cukup besar, terutama karena pelaksanaan pekerjaan beririsan dengan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di mana sebagian besar tenaga kerja lokal di NTT menghentikan aktivitas sementara. Selain itu, penyelesaian pekerjaan juga berlangsung pada musim hujan, serta lokasi proyek yang tersebar luas dan sebagian sungai bersifat intermiten.
“Di akhir Desember memang terlihat aktivitas menurun, namun itu bukan pekerjaan ditinggalkan. Sebagian tenaga kerja lokal libur Natal, sementara tenaga dari luar daerah tetap bekerja,” ujarnya.
Menjawab kekhawatiran petani terkait potensi gagal tanam, BBWS NTT II memastikan pasokan air ke lahan pertanian tetap diupayakan terpenuhi.
“Tidak boleh ada satu pun kegiatan kami yang mengganggu aktivitas petani. Jika saluran belum bisa mengalirkan air, kami siapkan solusi alternatif, termasuk pompanisasi,” tegas Parlinggoman.
Ia mencontohkan kegiatan monitoring di DI Oehani, Desa Kolabe, Kecamatan Amfoang Utara, pada 15 Januari 2026, di mana pihaknya turun langsung memastikan kesiapan petani menghadapi Musim Tanam I serta menjamin ketersediaan air hingga panen.
Secara keseluruhan, progres fisik dari 80 daerah irigasi telah mencapai di atas 80 persen. Meski masih terdapat beberapa lokasi dengan progres rendah, Parlinggoman menargetkan penyelesaian dapat dirampungkan dalam 50 hari pertama masa perpanjangan, bahkan tanpa harus menggunakan kesempatan maksimal 90 hari.
“Kami juga akan melakukan serah terima parsial untuk lokasi yang sudah selesai agar bisa langsung dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Terkait sorotan publik atas nilai kontrak yang dinilai besar di beberapa lokasi, Parlinggoman menegaskan bahwa nilai tersebut merupakan total paket provinsi, bukan hanya untuk satu titik irigasi.
“Misalnya di Kabupaten Belu atau Amfoang Utara, panjang saluran yang dikerjakan hanya ratusan meter hingga sekitar 1,4 kilometer, tetapi itu bagian dari paket besar yang tersebar di seluruh NTT,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Parlinggoman mengajak media dan masyarakat untuk ikut mengawasi proyek secara konstruktif.
“Kami terbuka terhadap kritik dan informasi dari lapangan. Kalau ada pekerjaan yang terlambat atau bermasalah, sampaikan ke kami. Pengawasan bersama justru membantu kami menyelesaikan pekerjaan ini dengan lebih baik,”pungkasnya.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
