KUPANG, iNewsTTU.id – Euforia reformasi birokrasi di pemerintah daerah, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik, adalah momen positif yang membawa semangat perubahan. Keberhasilan reformasi ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, percepatan pembangunan, dan peningkatan daya saing daerah melalui perubahan di berbagai area seperti kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia, dan budaya kerja.
Namun, langkah-langkah "dramatis" yang diambil oleh Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yoseph Falentinus Delasale Kebo (Bupati Falent), yang belum genap 100 hari memimpin, memicu catatan kritis dari Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) NTT.
Direktur Eksekutif Lakmas NTT, Viktor Manbait, menyoroti keputusan Bupati Valen yang secara tiba-tiba menonjobkan hampir semua Kepala Puskesmas se-Kabupaten TTU secara serentak.
Publik masih mempertanyakan apakah tindakan ini karena adanya wabah luar biasa yang tidak mampu ditangani oleh para kepala puskesmas sebagai penanggung jawab terdepan kesehatan masyarakat, sehingga pergantian massal diperlukan untuk pemulihan cepat dan tidak menghambat Program Nasional di bidang kesehatan.
"Ataukah ini merupakan bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, murah, serta berkualitas ala sang Bupati? Apakah demikian?" tanya Viktor Manbait.
Viktor juga mempertanyakan apakah Bupati Falent ingin menunjukkan penataan sistem manajemen SDM aparatur untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme, seperti penyerahan SK pengangkatan 82 CPNS baru yang digelar dengan baris-berbaris di tepi pantai Wini.
Desakan Transparansi dan Akuntabilitas
Lakmas NTT pada dasarnya mendukung langkah-langkah Bupati TTU dalam melakukan penataan aparatur pemerintah daerah.
Dukungan ini diharapkan dapat menjadikan aparatur lebih energik dan lincah dalam melayani publik, sehingga rencana-rencana pembangunan dapat tereksusi maksimal dan membawa kemajuan bagi daerah serta masyarakat TTU.
Namun, publik tentu ingin melihat Pemerintah TTU di bawah komando Bupati Falent melakukan penataan struktur aparatur pemerintah daerah semakin terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.
"Setidaknya di 100 hari ini, kita berharap Bupati Falent akan bekerja dalam bingkai penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur melalui sistem rekrutmen dan promosi yang transparan," tegas Viktor Manbait.
Lakmas NTT juga mendesak adanya sosialisasi masif dalam menginternalisasi nilai-nilai baru, bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan regulasi (misalnya perda pengelolaan pasar dan retribusi parkir), serta bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur melalui penyusunan SOP dan penerapan tata kelola pemerintahan.
"Apa dan bagaimana program penguatan akuntabilitas kinerja birokrasi, termasuk pengukuran kunci kinerja dan rencana aksi kinerja, serta bagaimana sistem penguatan pengawasan dalam meningkatkan pengawasan internal dan eksternal untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta apa yang akan dilakukan dalam penguatan Peningkatan Pelayanan Publik agar lebih cepat, mudah, murah, dan berkualitas," papar Viktor.
Menurut Lakmas NTT, hal-hal pokok ini seharusnya paling tidak tersampaikan ke publik dengan rencana aksinya dalam 100 hari pertama kepemimpinan. Hal ini penting agar publik tidak "terkaget-kaget" dengan langkah-langkah mendadak seperti penonaktifan dua pejabat eselon II di lingkup Pemda TTU yang baru saja terjadi.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
