Selain itu, Robertus juga menyoroti permasalahan lain terkait penerbitan sertifikat ganda, yang semakin memperburuk situasi.
"Kita sering menemukan masalah, ada satu obyek tanah yang memiliki dua sertifikat. Contohnya di Insana, satu obyek tanah memiliki dua sertifikat, yakni satunya milik Gereja Kiupukan, sementara di tanah yang sama juga ada sertifikat milik Pemerintah Daerah. Ini menunjukkan bahwa BPN tidak memiliki data yang akurat soal obyek tanah yang telah bersertifikat, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa tanah,” jelas Robertus.
Anggota DPRD Kritis asal Partai Perindo menegaskan bahwa mafia pertanahan ada di dalam kantor pertanahan itu sendiri.
Menurutnya, ketidaktepatan dalam pendataan tanah dan penerbitan sertifikat ganda hanyalah bagian dari masalah yang lebih besar yang dihadapi oleh masyarakat TTU terkait tanah.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
