KUPANG,iNewsTTU.id- Kakanwil Kumham NTT, Marciana Djone mengatakan layanan JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. akan terus digalakkan. hal ini disampaikannya pada iNews.id, Kamis ( 21/12/2023).
Kakanwil Kumham NTT, Marciana Djone mengatakan Kanwil Kemenkumham NTT saat ini memiliki kurang lebih 1.500 koleksi buku-buku hukum di perpustakaan, serta ribuan koleksi berupa peraturan perundang-undangan, monografi hukum dan artikel hukum pada website jdih-ntt.kemenkumham.go.id. Seluruh koleksi tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Iapun mengajak warga NTT yang tidak mampu agar memanfaatkan Pos Bantuan Hukum dan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat, secara gratis, syaratnya sangat mudah cukup dengan menunjukkan KIS maka warga tidak mampu, perempuan dan anak akan mendapat bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) yang terakreditasi yang mendapat alokasi anggaran dari Kemenkumham.
" Kantor wilayah dalam melakukan pendampingan perempuan dan anak menjadi atensi utama Kementerian Hukum dan HAM, kami memberikan advokasi hukum melalui peran lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. jadi saat ini ada 15 lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang ada di Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan alokasi anggaran dari Kementerian Hukum dan HAM. tugas mereka adalah melakukan pendampingan, advokasi terhadap penyidikan, sampai proses persidangan. Teman- teman media mohon bantuannya agar disebarluaskan kepada masyarakat bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh kami itu hanya bagi orang yang tidak mampu, caranya sangat mudah dengan menunjukkan kartu Indonesia sehat, Itu saja. pelayanan ini gratis tanpa biaya apapun," Tegasnya.
Berkaitan dengan pelindungan kekayaan intelektual, Kanwil Kemenkumham NTT sepanjang tahun 2023 telah melayani 821 pencatatan hak cipta, 156 pendaftaran merek, 16 pendaftaran paten, 1 pendaftaran desain industry, serta 69 inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).
Kemudian terkait layanan administrasi hukum umum, terdiri dari layanan Notaris, layanan fidusia, layanan badan hukum, layanan badan usaha, layanan koperasi, layanan wasiat, layanan PPNS, layanan pewarganegaraan, dan layanan apostille. Saat ini terdata sebanyak 129 Notaris dan 299 Pejabat PPNS di NTT. Untuk layanan fidusia, Kanwil Kemenkumham NTT telah melayani 77.578 pendaftaran, 15 perubahan, dan 78 penghapusan fidusia. Untuk layanan badan hukum, tercatat sebanyak 654 badan hukum aktif Perseroan Perorangan, 618 PT Persekutuan Modal, 23 Perkumpulan, dan 156 Yayasan.
Untuk layanan badan usaha, ada sebanyak 1.333 CV, 1 Firma, dan 25 Persekutuan Perdata. Untuk layanan koperasi, terdapat 61 pendirian koperasi dan 172 perubahan koperasi. Untuk layanan wasiat, tercatat 841 pelaporan wasiat dan 20.365 data permohonan Surat Keterangan Wasiat. Selain itu, Kanwil Kemenkumham NTT juga telah melayani 1 orang anak berkewarganegaraan ganda terkait layanan pewarganegaraan dan 20 permohonan Sertifikat Apostille.
" Total penerimaan PNBP Ditjen AHU di Kanwil Kemenkumham NTT mencapai Rp 2.515.250.000 per 18 Desember 2023,” jelas Marciana.
Di bidang HAM melalui Yankomas, Kanwil Kemenkumham NTT menerima 12 pengaduan masyarakat selama tahun 2023. Rinciannya, 3 pengaduan terkait kasus pertanahan, 1 pengaduan kasus ketenagakerjaan, 3 pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak, 4 pengaduan kasus hak memperoleh keadilan, serta 1 pengaduan kasus hak turut serta dalam pemerintahan.(*)
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
