KUPANG,iNewsTTU.id- Matius Ully adalah politikus muda mantan aktivis LSM serta pekerja sosial yang sudah sangat akrab dengan berbagai keluhan masyarakat kecil. Karena belasan tahun hidupnya bersama masyarakat pedesaan dibeberapa pelosok desa khususnya pulau sabu dan pulau Timor.
Pada saat memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dipedesaan inilah yang membuat dirinya mengerti tentang berbagai keluhan serta persoalan yang selalu melilit masyarakat kecil.
Matius Ully merupakan anak desa yang lahir pada tanggal 9 September 1978 di salah satu kampung bernama Lokoae desa Pedarro Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua. Dan setelah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMP Negeri 1 Hawu Mehara, dia merantau ke pulau Timor untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kupang, ia mengambil jurusan/program studi akuntansi.
Setelah ia menamatkan pendidikan dari SMK Negeri 1 Kupang, Matius Ully melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yaitu kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, program studi Akuntansi.
Semasa kuliahnya, Matius Ully bekerja sebagai salah satu guru honor pada SMK Cahaya Putra Utomo Kupang pada tahun 2001 hingga tahun 2003 sebagai guru mata pelajaran akuntasi keuangan.
Namun setelah di wisuda pada bulan Pebruari 2005, Matius Ully sempat bekerja pada beberapa perusahaan lokal (CV) sebagai staf administrasi kantor dan merangkap sebagai pengawas lapangan. Disinilah dia mendapat kesempatan untuk mempelajari berbagai hal dari disiplin ilmu yang berbeda dengan ilmu yang dia dapatkan dari bangku pendidikan. Ia mempelajari berbagai hal tentang teknik sejak tahun 2005 hingga tahun 2007.
Keinginannya untuk belajar tidak berhenti sampai disitu. Sehingga pada akhir tahun 2007, ia terjun kedunia LSM yang membentuk karakternya menjadi orang yang selalu kritik dan selalu bersuara dimanapun dia berada dan tentang hal apapun yang perlu dia suarakan.
Sikap kritis dilakukannya baik dilingkungan gereja, ruang publik seperti Facebook, Tweet dan lainnya, maupun dilingkungan sekitarnya dimana dia tinggal.
Sambil bekerja sebagai aktivis dan pengurus LSM, Matius Ully merangkap sebagai pekerja sosial pada Program Keluarga Harapan yang dicetuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2007.
Namun pada tahun 2010 ia resmi mengundurkan diri dari pendamping PKH karena ingin fokus belajar didunia LSM. Dikesempatan didunia LSM inilah Matius Ully dipacu untuk belajar dan memahami berbagai hal yang berkaitan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ia selalu berhadapan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam tugas pendampingan dan advokasi masyarakat.
Sebagai seorang yang selalu ingin belajar, berpikir dan berjuang, Matius Ully hanya berkeinginan untuk memanfaatkan kesempatan dimanapun dia berada untuk bisa berguna buat orang lain.
Saat bekerja di LSM, ia merintis dan mendirikan Forum Honorer Nusa Tenggara Timur untuk menjawab berbagai keluhan tentang kemelut yang selalu disampaikan oleh para honorer saat itu. Ia menduduki posisi pelindung penasihat Forum Honorer NTT.
Melalui Forum Honorer NTT inilah ia memperjuangkan nasib para honorer dengan membuat surat yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Mentri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara & Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
Surat perjuangan itu dibuat pada tanggal 19 Nopember 2009 untuk honorer Kabupaten Sabu Raijua dan surat kedua dibuat pada tanggal 8 Desember 2009 untuk honorer Kota Kupang, honorer Kabupaten Kupang, honorer Rote Ndao dan honorer Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan perihal surat Permohonan Kebijakan dari pemerintah pusat.
Kedua surat perjuangan ini ditanda tangani oleh ratusan honorer yang ditemui di tiga kabupaten dan Kota Kupang sebagai sampel.
Sebelum surat perjuangan itu di kirim untuk pemerintah pusat dan DPR RI, Matius Ully terlebih dahulu bertemu dengan beberapa kepala daerah dan kepala BKD serta ketua DPRD propinsi NTT yang saat itu dijabat oleh Melkianus Adu, untuk berkoordinasi tentang berbagai keluhan dan nasib para honorer di NTT. Berbagai hasil diskusi itu yang membuat dia semakin termotivasi dan mendapat dukungan moral untuk gigih berjuang meskipun banyak tantangan seperti belum adanya regulasi yang dibuat untuk mengangkat para honorer secara cuma-cuma tanpa melalui tes atau seleksi.
Tetapi dalam pikiran awamnya, ia memiliki keyakinan bahwa berbagai aturan dan regulasi itu dibuat berdasarkan suatu kesepakatan dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.
Namun tidak sia-sia perjuangan itu meskipun menguras tenaga, pikiran serta biaya yang bersumber dari kantong pribadi untuk berjalan kesetiap kabupaten dan kota yang ada dalam rangka menemui dan menghidupkan semangat juang para honorer. Perjuangan itu ternyata membuahkan hasil yang akhirnya dinikmati oleh seluruh honorer yang ada diwilayah kesatuan Republik Indonesia.
Perjuangan itu dijawab oleh pemerintah pusat dengan Edaran Menpan-RB nomor 5 tahun 2010 tertanggal 28 Juni 2010 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah.
Dalam edaran Menpan-RB ini, terdapat dua kategori honorer yang dibagi dalam Kategori satu (K1) dan Kategori dua (K2) sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam edaran tersebut.
Berdasarkan surat edaran Menpan-RB inilah sehingga pada masa pemerintahan Presiden SBY mengangkat 1 juta 70 ribu tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil secara cuma-cuma.
Disini terlihat dengan jelas bentuk keberpihakan kebijakan pemerintah pusat untuk memperhatikan setiap pengeluhan rakyat kecil pada masa kepemimpinan Presiden SBY. (*)
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
