Polda NTT Serahkan Tersangka Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik ke Kejari Kota Kupang

KUPANG, iNewsTTU.id – Penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (DitresPPA-PPO) Polda NTT resmi menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus kekerasan seksual berbasis elektronik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang, Senin (9/11/2026).

Tersangka atas nama Domelth Galio Landa diserahkan langsung oleh Kanit 1 Subdit 1 DitresPPA-PPO Polda NTT, AKP Fridinari D. Kameo, bersama jajaran di Kantor Kejari Kota Kupang sekitar pukul 13.20 hingga 14.50 WITA.

Baca Juga

Berkas P-21, Polda NTT Serahkan Tersangka TPPO Jaringan Sumba–Malaysia ke Kejaksaan

Proses penyerahan dilakukan setelah berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi NTT melalui surat bertanggal 26 Oktober 2026. 

Kasus ini sendiri mulai disidik sejak terbitnya Laporan Polisi pada 18 Juni 2025 lalu.

Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto, melalui Kabid Humas Kombes Pol Henry Novika Chandra, menegaskan bahwa penyerahan Tahap II ini merupakan bukti komitmen Polda NTT dalam mengusut tuntas perkara kekerasan seksual berbasis digital secara profesional dan akuntabel.

Baca Juga

Belum Gelar Perkara, PIAR NTT Dorong Penanganan Kasus Dokter Icha Berjalan Transparan

"Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan bentuk keseriusan penyidik dalam menuntaskan penanganan perkara. Kami berkomitmen memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur," ujar Kombes Pol Henry Novika Chandra.

Kabid Humas menambahkan, penanganan kejahatan berbasis digital menjadi perhatian khusus Polri. 

Ia mengimbau masyarakat untuk makin bijak memanfaatkan media sosial serta tidak menyalahgunakan konten elektronik yang dapat merugikan orang lain.

Baca Juga

Sebelum Meninggal, Dokter Icha Diduga 3 Kali Coba Bunuh Diri akibat Diintimidasi Oknum DPRD

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 14 ayat (2) huruf a subsidair Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juncto UU No. 1 Tahun 2026, atau Pasal 407 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru).

Dengan dilaksanakannya Tahap II ini, kewenangan penanganan perkara sepenuhnya beralih ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Kupang untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.

Editor: Sefnat Besie