Dilema Ijazah SMA, Wapres Gibran Berencana Ajukan PK ke MA Atas Saran Prabowo

JAKARTA, iNewsTTU.id – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). 
Langkah ini diambil guna merespons putusan MA terkait polemik keabsahan ijazah SMA miliknya.

Gibran mengungkapkan, opsi pengajuan PK tersebut merupakan salah satu masukan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat keduanya menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Breaking News, Gibran Disebut Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, Mensesneg Ungkap Isi Pertemuan

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran saat memberikan keterangan di Istana Wapres, Jakarta.

Gibran juga membeberkan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo berlangsung hangat pada Selasa pagi. Selain membahas langkah hukum soal perijazahan, ia mengaku sempat menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden.

"Seperti teman-teman ketahui, tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," tuturnya.

Menanggapi gejolak publik terkait keabsahan dokumen pendidikannya, Gibran menegaskan dirinya sangat menghormati seluruh masukan dan kritik masyarakat. 

Namun, ia berharap isu ini tidak terus digoreng menjadi beban politik nasional.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," tegasnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan kasasi perkara keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran. 

Berdasarkan informasi resmi dari laman Kepaniteraan MA tertanggal Jumat (30/10/2026), majelis hakim dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan dokumen penyetaraan yang digunakan Gibran sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
 

Editor: Sefnat Besie