Kompak! Tokoh Lintas Agama dan Aktivis di TTS Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian

SOE, iNewsTTU.id – Gelombang penolakan terhadap wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian tertentu terus mengalir dari berbagai daerah. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), seluruh elemen mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga aktivis LSM menyatakan sikap tegas agar Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden RI.

Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Adat TTS, Ir. Paul V.R. Mella, M.Si, menegaskan bahwa Polri sebagai alat negara harus bebas dari intervensi politik praktis. Menurutnya, kemandirian Polri sangat krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Baca Juga

Mutasi di Tubuh Polri, Dua Pejabat di Polres TTS Diganti

"Polri tidak boleh diintervensi dan dikendalikan secara politik. Tugasnya jelas membela negara dan menjaga ketertiban, sehingga secara hierarki harus berdiri tegak tetap di bawah kendali Presiden Republik Indonesia agar tetap independen," ujar Paul Mella saat ditemui di kediamannya, Kamis (29/1/2026).
Polri Bukan Alat Politik

Senada dengan Paul Mella, Ketua Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT), Dony Tanoen, S.E., menilai penempatan Polri di bawah kementerian akan mencederai stabilitas keamanan nasional.

"Polri bertugas menjaga stabilitas negara. Jika berada di bawah kementerian khusus, dikhawatirkan Polri akan dikendalikan secara politik. Sebagai aktivis, kami mendukung penuh Polri tetap berada langsung di bawah koordinasi Presiden," tegas Dony.

Baca Juga

Jurnalis Okezone dan Wartawan Asal NTT serta Papua Sabet Juara Lomba Jurnalistik Polri

Suara Gembala Tokoh Agama

Dari sisi religius, Ketua Majelis Klasis Kota Soe, Pdt. Keytlin Biaf Radja, M.Th, menyampaikan "suara gembala" yang menekankan luasnya ruang lingkup pelayanan Polri. Ia menilai gereja secara tegas menolak wacana tersebut.

"Polri adalah garda terdepan dalam menghadapi gejolak sosial. Karena tugasnya mencakup semua lini kehidupan, Polri tidak boleh terkungkung dalam struktur kementerian yang terbatas. Polri harus tetap independen di bawah Presiden," imbuhnya.

Baca Juga

Polwan Pertama Jadi Kapolres di TTU, Ini Biodata AKBP Eliana Papote

Dukungan serupa datang dari Ketua MUI TTS, Muhammad G. Arifoedin, S.Pd., M.Pd. Ia menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden sudah sesuai dengan amanat konstitusi UU 1945.

Editor : Sefnat Besie