Toilet Wanita di Gedung Parlemen Jepang hanya Tersedia Dua Bilik, PM Sanae Takaichi Buat Petisi

TOKYO, iNewsTTU.id– Isu fasilitas sanitasi kini menjadi sorotan utama di jantung pemerintahan Jepang. Sebanyak 58 anggota parlemen perempuan dari Majelis Rendah, termasuk Perdana Menteri Sanae Takaichi, telah menandatangani petisi lintas partai yang menyerukan penambahan serta renovasi toilet wanita di gedung Diet (parlemen) Tokyo.

Baca Juga

Viral, Bangunan Toilet Ini Telan Biaya Rp51 Juta, Begini Penampakannya

Langkah ini diambil menyusul peningkatan signifikan keterwakilan perempuan dalam politik Jepang, yang puncaknya ditandai dengan terpilihnya Sanae Takaichi sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang pada Oktober 2025 lalu.

Fasilitas Berusia 90 Tahun yang Tak Memadai

Gedung parlemen Jepang yang selesai dibangun pada 1936 dirancang jauh sebelum perempuan mendapatkan hak pilih pada 1945. Saat ini, ketimpangan fasilitas sangat mencolok:

    Majelis Rendah: Memiliki 12 toilet pria dengan 67 bilik, namun hanya tersedia 9 fasilitas wanita dengan total 22 bilik.
    Kondisi Kritis: Di dekat ruang sidang utama, hanya tersedia satu toilet wanita dengan dua bilik.

Kondisi ini dianggap sangat tidak memadai bagi 73 perempuan yang kini menduduki kursi Majelis Rendah pasca-Pemilu 2024.

"Sebelum sidang pleno dimulai, banyak anggota parlemen perempuan terpaksa harus mengantre panjang. Ini menghambat efektivitas kerja kami," tegas Yasuko
Komiyama, politisi dari Partai Demokrat Konstitusional yang menyerahkan petisi tersebut kepada Yasukazu Hamada, Ketua Komite Peraturan dan Administrasi.
Momentum Perubahan di Era PM Takaichi

Meningkatnya jumlah anggota parlemen perempuan merupakan hasil dari rekor keterlibatan kandidat perempuan pada pemilu legislatif 2024. Di Majelis Rendah, jumlah kursi perempuan naik dari 45 menjadi 73, sementara di Majelis Tinggi kini terdapat 74 perempuan dari total 248 kursi.

Dukungan langsung dari PM Takaichi terhadap petisi ini memberikan sinyal kuat bahwa reformasi infrastruktur gedung wakil rakyat menjadi prioritas untuk mencerminkan inklusivitas di era modern. Selain menambah bilik, petisi tersebut juga mendesak modernisasi fasilitas yang sudah dianggap usang.

Editor : Sefnat Besie