Menkeu Purbaya Soroti Jurnalis yang Kurang Beri Kritik Keras Pada Pemerintah

JAKARTA, iNewsTTU.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan mengejutkan dengan meminta insan pers untuk lebih vokal dan kritis terhadap pemerintah. Ia bahkan menyebut jurnalis turut "berdosa" ketika ekonomi Indonesia tersendat akibat kurangnya fungsi kontrol dari media.

Pernyataan pedas ini disampaikan Purbaya seusai mengikuti acara "Run For Good Journalism", kolaborasi Forum Pemred di Jakarta, Minggu (16/11/2025). Menurutnya, jurnalisme yang kuat bukan hanya pilar demokrasi, tetapi juga fondasi penting bagi stabilitas ekonomi nasional.

Media Dianggap Pasif dan "Mingkem"

Purbaya menilai, beberapa tahun terakhir media cenderung bersikap pasif. Banyak redaksi, kata dia, memilih diam saat kebijakan publik berpotensi menimbulkan dampak negatif yang mengancam perekonomian.

“Saya lihat jurnalisnya mingkem semua. Kurang galak,” kata Purbaya, mengulang keluhan yang sering ia dengar di berbagai ruang diskusi.

Ia mengaitkan sikap pasif media ini dengan lesunya bisnis media saat ini, di mana pendapatan iklan turun dan kepercayaan publik bergeser. Situasi tersebut, menurut Purbaya, justru harus menjadi alarm bagi media untuk kembali menjalankan fungsi kontrolnya secara maksimal.

Kritik Konstruktif Cegah Kebijakan Keliru

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu menegaskan bahwa kritik konstruktif dari media sangat vital untuk mencegah pemerintah mengambil kebijakan yang keliru. Karena itu, ia menilai diamnya ruang redaksi dalam beberapa tahun terakhir berdampak langsung pada perlambatan ekonomi.

“Ekonomi jatuh, jurnalis juga berdosa,” tegasnya.

Purbaya memastikan bahwa pemerintah membuka ruang yang sangat luas untuk masukan tajam dari media. Kebijakan fiskal, belanja negara, hingga pengawasan BUMN disebutnya membutuhkan pantauan publik yang cermat, terutama dari pers.

Industri Pers Minta Keringanan Pajak

Di sisi lain, momentum acara tersebut juga menjadi ruang bagi industri pers untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta pemerintah memberikan keringanan pajak bagi perusahaan media yang berkinerja baik.

Retno menekankan pentingnya konsep “no tax for knowledge” untuk menjaga keberlanjutan industri pers yang memikul tugas mengedukasi publik.

Insentif pajak, menurutnya, dapat menjadi napas tambahan bagi perusahaan pers di tengah lanskap digital yang semakin kompetitif.
Diskusi tersebut menggarisbawahi perlunya keseimbangan baru dalam hubungan antara media dan pemerintah.

Kritik yang sehat dari pers dan insentif yang tepat dari pemerintah diharapkan dapat mengembalikan wibawa jurnalisme di tanah air.

Editor : Sefnat Besie