Kejati NTT: Proses Hukum Kasus FKKH Undana Tidak Bisa Dihentikan

KUPANG,iNewsTTU.id--  Proyek prestisius pembangunan Gedung Perkuliahan Terpadu Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan (FKKH) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang senilai Rp48,69 miliar dari APBN 2024, kini terjerat dugaan korupsi. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) memastikan tidak ada kompromi dalam proses penyelidikan kasus yang menyentuh dunia akademik ini.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Zet Tadung Allo, menegaskan bahwa jalannya penyelidikan sama sekali tidak bisa diintervensi pihak luar, meskipun publik sempat menyoroti adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Kejaksaan (Komjak) dan Undana Kupang.

“MoU itu tidak dapat mempengaruhi penyelidikan. Tim Tipidsus Kejati NTT tetap bekerja secara independen dan profesional,” tegas Zet Tadung Allo, Selasa, 2 September 2025.

Menurut Kajati, Kejati NTT hanya hadir sebagai fasilitator dan saksi dalam penandatanganan MoU tersebut, bukan sebagai pihak yang terikat.

“Itu MoU antara Komjak dan Undana. Kejati NTT tidak ikut menandatangani, hanya memfasilitasi dan menyaksikan saja,” jelasnya.

Penyitaan Uang Bukti: Rp251 Juta Mengalir ke Meja Penyidik

Komitmen Kejati NTT bukan hanya sebatas pernyataan. Sejumlah langkah nyata sudah diambil penyidik Tipidsus.

• Pada 19 Agustus 2025, tim berhasil menyita uang senilai Rp100 juta dari tangan Ridwan Efendi, Direktur PT Parosai, melalui kuasa hukumnya.
• Sebelumnya, penyidik juga mengamankan Rp151 juta dari Al Jares, Direktur PT TCA, yang bersama PT Parosai membentuk KSO (Kerja Sama Operasi) dalam proyek pembangunan gedung kuliah tersebut.

Dengan dua penyitaan itu, total uang yang sudah diamankan penyidik mencapai Rp251 juta.

Kasi Penkum Kejati NTT, A. A. Raka Putra Dharmana, menegaskan bahwa penyitaan ini menjadi bukti awal adanya aliran dana bermasalah dalam proyek gedung FKKH Undana.

“Uang tersebut kami sita sebagai bagian dari proses pembuktian dugaan tindak pidana korupsi. Ini menunjukkan keseriusan Kejati NTT dalam menegakkan hukum,” ujar Raka.

Kasus ini menambah daftar panjang proyek pembangunan di NTT yang berujung masalah hukum. Ironisnya, kali ini proyek yang dipermasalahkan justru menyangkut sektor pendidikan tinggi, yang semestinya menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda.

Gedung FKKH yang digadang-gadang menjadi pusat pengembangan kedokteran dan kesehatan di NTT, kini justru berubah menjadi sorotan karena dugaan praktik korupsi. Publik menilai, proyek bernilai hampir Rp50 miliar ini berpotensi tidak memberi manfaat maksimal jika sejak awal sudah disusupi kepentingan gelap.

Publik Menanti Langkah Berani Kejati

Kejati NTT kini dihadapkan pada ekspektasi besar masyarakat. Penyitaan uang ratusan juta rupiah hanyalah pintu masuk. Pertanyaan terbesar yang kini bergulir adalah: siapa aktor utama di balik dugaan bancakan anggaran proyek pendidikan ini?

Masyarakat NTT menunggu keberanian Kejati mengungkap nama-nama besar yang terlibat, bukan hanya kontraktor di lapangan. Sebab, proyek bernilai miliaran rupiah tentu tidak mungkin berjalan tanpa restu atau keterlibatan pihak tertentu yang punya kekuasaan.

Jika Kejati NTT benar-benar serius, kasus ini bisa menjadi tonggak penting dalam perang melawan korupsi di NTT, sekaligus peringatan keras bahwa anggaran pendidikan bukanlah ladang basah untuk diperjualbelikan.

Catatan: Hingga kini, tim penyidik Tipidsus Kejati NTT masih terus bekerja mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi terkait proyek Gedung FKKH Undana. Proses hukum dipastikan berlanjut, dan publik berharap tidak ada aktor besar yang lolos dari jeratan hukum.

Editor : Sefnat Besie