Brigjen TNI Purn Simon Petrus Kamlasi Diangkat Menko Pangan Sebagai Tenaga Ahli

Jakarta, iNewsTTU.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, secara resmi mengangkat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Simon Petrus Kamlasi (SPK) sebagai Tenaga Ahli Bidang Lingkungan Hidup.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Menko Pangan Nomor 02/M.PANGAN/KEP/01/2025.
Simon Petrus Kamlasi, tokoh asal Timor Tengah Selatan kelahiran 14 April 1975, ditugaskan untuk memberikan masukan strategis terkait penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, terutama yang berkaitan erat dengan pembangunan dan ketahanan pangan nasional.
SPK yang juga dikenal publik sebagai bakal calon Gubernur NTT, menyampaikan bahwa penunjukan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah besar.
“Ini kesempatan strategis untuk memastikan bahwa isu lingkungan mendapat perhatian yang proporsional dalam pembangunan pangan nasional,” ujar mantan Kasrem 161/Wira Sakti Kupang itu saat dikonfirmasi, Selasa (8/4).
Menurutnya, pendekatan lintas sektor dan koordinasi kuat di bawah Kemenko Pangan menjadi kunci membangun sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Saya akan fokus pada inovasi di bidang pangan dan isu air, serta mendorong integrasi lingkungan dan pangan sebagai dua sisi mata uang yang sama,” jelasnya.
SPK menekankan strategi berbasis data dan pendekatan bentang alam (landscape approach) sebagai solusi konkret, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Ia juga menyuarakan pentingnya teknologi tepat guna dan praktik agroekologi untuk menjembatani produktivitas pangan dan konservasi lingkungan.
“Saya akan terus memberikan masukan, baik diminta maupun tidak, dan membangun komunikasi aktif lintas kementerian. Moto saya sederhana: jangan beri air mata kepada anak cucu kita, tapi berilah mata air,” tegasnya.
Selain itu, SPK menyoroti pentingnya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di wilayah seperti NTT yang memiliki karakter ekologis dan sosial yang khas.
“Mereka harus menjadi aktor utama, bukan hanya penerima kebijakan. Kearifan lokal harus menjadi bagian dari solusi,” tambahnya.
Ia juga merencanakan pembentukan forum koordinasi lintas kementerian yang reguler dan berbasis isu strategis, serta mendorong mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu lintas sektor.
Di akhir pernyataannya, SPK menyampaikan nilai-nilai militer yang melekat pada dirinya sebagai modal penting dalam pelaksanaan kebijakan publik.
“Disiplin, ketegasan, dan kepatuhan sistem adalah modal utama. Tapi itu harus dibarengi dengan empati sosial,” katanya.
Ia berharap dapat terus mengabdi dan mewujudkan komitmennya, khususnya untuk masyarakat NTT.
“Kesempatan ini akan saya manfaatkan untuk membawa kepentingan rakyat, terutama di NTT, ke tingkat nasional,” tutupnya.
Editor : Sefnat Besie