Wakil Ketua DPRD TTU Serap Sejumlah Aspirasi Masyarakat saat Reses di Desa Napan

KEFAMENANU, iNewsTTU.id - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Agustinus Siki, menyampaikan bahwa sejumlah keluhan masyarakat terungkap selama reses yang digelar di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara. Reses tersebut dihadiri oleh sekitar 100 warga setempat.
Agustinus mengungkapkan bahwa keluhan pertama yang disampaikan adalah terkait dengan kondisi hasil panen tahun ini, di mana mayoritas lahan pertanian masyarakat mengalami kegagalan. Baik tanaman jagung maupun padi sering kali gagal panen.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, dapat memberikan bantuan dalam mengatasi masalah ini. Sebagai respons, Agustinus meminta camat setempat untuk segera mengajukan data-data terkait masyarakat yang terindikasi rawan pangan agar bisa segera ditindaklanjuti.
Selain itu, masyarakat juga berharap agar perbatasan segera dibuka. Menanggapi hal ini, Agustinus menjelaskan bahwa melalui koordinasi antara Bupati TTU dan pemerintah RDTL (Republik Demokrasi Timor Leste), telah disepakati bahwa perbatasan akan dibuka mulai bulan Februari, dan diharapkan dalam waktu dekat pelayanan di wilayah PLBN Kapan dapat dimaksimalkan.
Masalah lainnya yang disampaikan oleh masyarakat adalah peningkatan kasus pencurian yang terjadi akhir-akhir ini. Warga mengusulkan agar pos Linmas (Perlindungan Masyarakat) segera diaktifkan kembali.
Agustinus pun meminta camat untuk segera merealisasikan pengaktifan pos Linmas di Desa Napan serta di sembilan desa lainnya yang ada di Kecamatan Bikomi Utara.
Terkait dengan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan Napan, Agustinus menyatakan bahwa secara umum situasi di desa tersebut sudah cukup baik. Namun, masyarakat berharap agar program bantuan rumah dari Presiden, yang dijanjikan sebanyak 1.000 unit, dapat disalurkan kepada keluarga-keluarga yang terindikasi berada dalam kemiskinan ekstrim.
Mereka juga berharap agar rumah-rumah yang tidak layak huni segera diperbaiki dan diinput dalam program pemerintah yang diusung oleh anggota DPRD.
"Harapan mereka kepada Bupati dan pemerintah pusat, melalui program presiden, mereka ingin agar KK yang masih terindikasi kemiskinan ekstrim bisa dibantu, terutama untuk rumah yang tidak layak huni agar segera diinput dalam program saya sebagai anggota DPRD," pungkas anggota DPRD dari Fraksi PKB itu.
Editor : Sefnat Besie