Perkuat Perlindungan Hukum, Kejari Kabupaten Kupang dan BPJS Kesehatan Jalin Kerja Sama Strategis

KUPANG,iNewsTTU.id-- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan BPJS Kesehatan Cabang Kupang resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Bantuan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Acara yang berlangsung dengan penuh semangat sinergi ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Muhamad Ilham, beserta jajaran, serta pimpinan dan perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Kupang.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Muhamad Ilham, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara Kejaksaan dan BPJS Kesehatan. MoU ini bertujuan untuk mengoptimalkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam penyelesaian berbagai permasalahan di bidang perdata dan TUN.

"Penandatanganan ini menjadi wujud nyata dari sinergitas antara Kejaksaan dan BPJS Kesehatan dalam upaya melindungi serta menyelamatkan keuangan negara. Melalui MoU ini, kami siap memberikan pendampingan hukum yang maksimal, baik dalam bentuk legal opinion, legal assistance, maupun tindakan hukum lainnya," ujar Muhamad Ilham.

Lebih lanjut, Ilham menyampaikan bahwa kerja sama ini juga mencerminkan koordinasi yang kuat dalam mengawal program strategis nasional, khususnya dalam pengawasan kepatuhan badan usaha di daerah terhadap implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan adanya MoU ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, yang memungkinkan BPJS Kesehatan untuk memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) dalam berbagai permasalahan hukum yang dihadapi.

MoU ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), di mana BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat. Kejaksaan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum perdata dan TUN, diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan kelancaran dan kepatuhan implementasi program ini di lapangan.

Di akhir sambutannya, Muhamad Ilham menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas terjalinnya kerja sama ini. Ia berharap, MoU ini dapat semakin memperkuat sinergitas antara kedua institusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

"Kami percaya bahwa sinergi ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta mendorong peningkatan efektivitas layanan kesehatan. Mari kita terus bekerja sama, saling mendukung, dan memperkuat satu sama lain demi kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Editor : Sefnat Besie