Rasionalisasi Anggaran, Ratusan Pegawai Kontrak di BWS-NT2 Terancam Dirumahkan

KUPANG,iNewsTTU.id-- Sekitar 400 lebih pegawai berstatus tenaga kontrak di Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS-NT2) Kupang terancam kehilangan pekerjaan dalam beberapa bulan mendatang. Hal ini terjadi setelah Pemerintah Pusat melakukan rasionalisasi anggaran, termasuk pemotongan dana yang selama ini digunakan untuk membayar upah mereka.

Ratusan tenaga kerja ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk bendungan, bendung, serta kantor-kantor Satker di lingkungan BWS-NT2. Mereka terdiri dari petugas penjaga pintu air irigasi hingga tenaga administrasi di kantor balai.

Ian, salah seorang pegawai di BWS-NT2, mengungkapkan bahwa kebijakan pemotongan anggaran ini membuat pihak BWS-NT2  tidak memiliki dana untuk memperpanjang kontrak para pegawai honorer.

"Di sini ada sekitar 400 lebih tenaga kontrak yang dipastikan tidak bisa diperpanjang kontraknya, karena mau dibayar pakai uang apa? Semuanya sudah dipotong habis, jadi terpaksa kita rumahkan dulu," ujar Ian saat ditemui di Kantor BWS Kupang, Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, rasionalisasi anggaran yang dilakukan Kementerian PUPR tidak hanya berdampak pada tenaga kerja, tetapi juga pada berbagai aspek operasional kantor, termasuk dana perjalanan dinas dan kegiatan fisik lainnya.

Dampak dari pemotongan anggaran ini juga dirasakan pada sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang berjalan di wilayah BWS-NT2 Kupang. Beberapa proyek besar yang terkena imbas kebijakan ini di antaranya:

Bendungan Manikin (Tetmo) di Kabupaten Kupang

Bendungan Lambo di Kabupaten Nagekeo, Flores

Lanjutan penanganan Bendungan Temef

Ian menegaskan bahwa proyek-proyek ini tidak bisa dilanjutkan dalam waktu dekat akibat pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Menyikapi kondisi ini, pihak BWS-NT2 mengadakan pertemuan bersama seluruh tenaga kontrak pada Kamis (13/2/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai tentang situasi yang sedang terjadi dan rencana penonaktifan mereka.

"Kita ada pertemuan hari ini untuk membahas rencana penonaktifan tenaga kontrak ini agar para honorer bisa menerima kondisi kantor saat ini," jelas Ian.

Keputusan ini tentu menjadi pukulan berat bagi para tenaga kerja yang selama ini bergantung pada pekerjaan mereka di BWS-NT2. Hingga kini, belum ada kepastian apakah pemerintah akan memberikan solusi bagi ratusan pegawai kontrak yang terdampak kebijakan ini.

Editor : Sefnat Besie