RDP Komisi III Terkait Ipda Rudy Soik, Kapolda NTT Tunjuk Pejabat Berkompeten untuk Sidang Banding

KUPANG,iNewsTTU.id- Pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III, Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol. Ariasandy, mengungkapkan bahwa Ipda Rudi Soik menghadapi lima kasus pelanggaran etik yang belum menjalani hukumannya. Hal ini disampaikan Kabidhumas pada Selasa, ( 29/10/2024).

"Ada lima kasus yang belum dijalani hukumannya oleh yang bersangkutan," ungkap Kombes Ariasandy.

Kabid Humas Polda NTT, Kombespol Ariasandy. Insert : Ipda Rudy Soik. Foto : Kolase.

Baca Juga

Detik-detik Kapolda NTT Beri Nasihat Bijak dan Usapan Tangan di Kepala Ipda Rudy Soik

Berikut adalah rincian dari lima kasus yang dilanggar Ipda Rudi Soik yakni Kasus Masuk Tempat Hiburan Saat Jam Dinas, Laporan Polisi: Nomor LP-A/49/VI/HUK.12.10./2024 Putusan Mutasi demosi selama lima tahun.

Kasus Penyebaran Fitnah Laporan Polisi Nomor LP-A/50/VI/HUK.12.10./2024, Putusan Teguran tertulis, penundaan pendidikan selama satu tahun, dan pembebasan dari jabatan selama satu tahun.

Meninggalkan Wilayah Tugas Tanpa Izin, Laporan Polisi Nomor LP-A/55/VII/HUK.12.10./2024 l, Putusan Teguran tertulis dan penempatan di tempat khusus selama 14 hari.

Baca Juga

Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Usap Kepala Ipda Rudy Soik: Kamu Tetap Anak Saya

Tidak Melaksanakan Apel, Laporan Polisi Nomor LP-A/66/VIII/HUK.12.10./2024, Putusan Teguran tertulis.

Tidak Profesional dalam Penanganan Penyidikan, Laporan Polisi Nomor LP-A/73/VIII/HUK.12.10./2024, Putusan Pelanggaran kode etik disertai rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Dalam sidang RDP, Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang SiitPolonga, menyatakan bahwa Komisi Kode Etik telah memutuskan PTDH terhadap Ipda Rudi Soik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali dapat diberhentikan melalui sidang kode etik.

Baca Juga

Kapolda NTT Ungkap Ipda Rudy Soik Pernah Kena OTT, Karaoke Sambil Tenggak Miras saat Dinas

"Masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan keputusan, apakah akan menguatkan atau membebaskan, saya akan tunjuk pejabat yang berkompeten sebagai komisi banding untuk proses sidang bandingnya" jelas Kapolda NTT.

Kapolda juga menambahkan bahwa dalam sidang banding, komisi banding yang ditunjuk akan memiliki waktu 30 hari untuk mempelajari memori banding yang diajukan.

Editor : Sefnat Besie