Kemenkumham Raih Opini WTP ke 15, Menkumham RI Ingatkan Jajaran Tidak Berpuas Diri

KUPANG,iNewsTTU.id-Kementerian Hukum dan HAM RI berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-15 kalinya. Capaian ini disampaikan Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023, Jumat (26/07/2024).

Lewat rilis pada media ini, Sabtu (27/7/2024) LHP BPK RI diterima langsung Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Andap Budhi Revianto di Graha Pengayoman, Jakarta. Kegiatan ini turut diikuti secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, Kepala Divisi Administrasi, Rakhmat Renaldy, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Jonson Siagian, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta jajaran Pengelola Keuangan dan BMN di Ruang Multifungsi Kantor Wilayah. Selain itu para Kepala UPT se NTT juga mengikuti secara secara virtual dari ruang kerja masing-masing.

Baca Juga

Kukuhkan Organisasi Profesi Analis Hukum, Menkumham: Kembalikan Wibawa Hukum di Tengah Masyarakat

Nyoman menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan bentuk kesadaran dan komitmen seluruh jajaran di Kemenkumham untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenkumham tahun 2023, kembali diberikan opini WTP. Ini merupakan prestasi dan usaha keras dari Kemenkumham dalam rangka mempertahankan opini yang telah diperoleh," jelasnya.

Menanggapi hal ini, Yasonna menyatakan bahwa kerja keras dan kooperasi dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM telah memungkinkan pemerintahan berjalan dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan yang memuaskan.

Baca Juga

Kemenkumham RI Junjung Tinggi Seleksi Penerimaan yang Bersih dan Transparan

"Tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2009. Ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan dan patut kita syukuri," Jelas Yasonna.

Editor : Sefnat Besie