Berencana Mundur dari Jabatan Mentri, Mahfud Dianggap Tetapkan Standar Etika Pejabat Publik

Baca Juga

Ganjar-Mahfud Dianggap Mampu Perbaiki Rapor Merah HAM

"Pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," ujar Mahfud.

Herdiansyah memandang sikap Mahfud perlu dicontoh pejabat publik lainnya yang berkontestasi di Pilpres 2024. Pasalnya, posisi sebagai menteri di kabinet Jokowi rawan disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu.

"Hal yang sama juga berlaku untuk (Menteri Pertahanan/Menhan) Prabowo (Subianto) dan semua yang memilih berkontestasi dalam pemilu 2024 ini," ucap Herdiansyah.

Baca Juga

Pidato Perdana Mahfud MD sebagai Cawapres: Positioning Kuat untuk Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Diusung Gerindra dan sejumlah parpol lainnya, Prabowo saat ini juga maju sebagai calon presiden. Ia didampingi Gibran Rakabuming Raka, putra tertua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, Prabowo belum berencana mundur dari posisi Menhan.

Lebih jauh, Herdiansyah menyebut komitmen Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) bisa berefek positif bagi demokrasi elektoral. Dengan keputusannya, Mahfud menetapkan standar etika yang tinggi bagi pejabat publik.

"Untuk menghindari conflict of interest (konflik kepentingan). Ini yang bisa membuat demokrasi elektoral kita menjadi lebih sehat," kata Herdiansyah.

Baca Juga

Resmi Berpasangan, Ganjar dan Mahfud Pastikan Hukum di Indonesia Tegas dan Tak Abu-Abu

Herdiansyah menyebut teladan dari Mahfud semestinya dijadikan momentunm refleksi diri bagi menteri-menteri KIM yang terlibat sebagai anggota tim pemenangan capres-cawapres. "Atau mereka cuti untuk menjaga etika," ujar dia.

Editor : Sefnat Besie