Ketua DPR RI Minta Masyarakat Kawal Praktik Pungli Bagi Calon Peserta Didik di Tahun Ajaran Baru

JAKARTA, iNewsTTU.id - Pungutan liar (pungli) pada satuan pendidikan kerap kali terjadi dan banyak orang tua harus merogo banyak dana untuk pendidikan anaknya terlebih pada awal masuk tahun ajaran baru.

Guna mengantispasi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya, Kamis (14/6/2023) meminta pemerintah maupun masyarakat terus mengawal proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.

Diketahui, tahun ajaran baru kerap dijadikan sarang pungutan liar (Pungli) terhadap peserta didik dan Ia juga meminta Satgas Saber Pungli turun ke lapangan. Terlebih, dalam mengawal setiap tahapan proses penerimaan peserta didik baru tersebut.

"Memasuki tahun ajaran baru sekolah, yang perlu diperhatikan adalah mengantisipasi adanya praktik pungli yang dilakukan oknum demi memperoleh keuntungan pribadi semata. Ini yang harus menjadi prioritas Pemerintah dalam pengawasan proses PPDB," ujar Puan.

Praktik dugaan Pungli PPDB, Sorotnya, yang terjadi di Garut, Jawa Barat menjadi pelajaran. Pasalnya, praktik pungli diduga dilakukan oknum komite sekolah di salah satu SMK di Garut yang meminta Rp5 hingga Rp7 juta sebagai jaminan masuk ke sekolah yang diinginkan.

"Pungutan liar merupakan tindakan yang tidak etis dan sangat tercela, sekaligus melanggar hukum dan merugikan calon peserta didik serta keluarganya," ungkapnya.

"Satgas Saber Pungli juga harus lebih banyak turun ke lapangan melakukan pengawasan penerimaan siswa baru. Ini bentuk tindakan preventif dari aparat berwenang agar jangan sampai Pungli merajalela saat tahun ajaran baru," sambungnya dengan tegas.

Editor : Sefnat Besie