KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, bersama Polres TTU dan instansi terkait akan membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi hampir sebulan terakhir.
Satgas tersebut akan bertugas mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga melakukan pelangsiran, penimbunan, hingga penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten TTU.
Wakil Bupati TTU, Kamillus Elu, mengatakan pembentukan Satgas diperlukan untuk menelusuri sumber persoalan yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU, sekaligus mengidentifikasi celah yang dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan.
Hal itu disampaikan Kamillus saat menanggapi keluhan masyarakat terkait antrean BBM yang semakin meresahkan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas, khususnya di Jalan El Tari, Kefamenanu.
Menurut Kamillus, penanganan persoalan BBM tidak cukup hanya dengan mengatur antrean kendaraan. Pemerintah juga perlu mengetahui siapa saja pihak yang menggunakan BBM dalam jumlah besar, termasuk tujuan penggunaannya.
"Kalau misalnya ada orang yang melangsir BBM, kita harus tahu siapa orangnya, baik dari instansi, lembaga maupun pihak lainnya. Kita harus cek alamatnya, siapa dia, sampai ke tempat usahanya. Dia menggunakan solar untuk apa, menggunakan BBM untuk apa," tegas Kamillus.
Ia menjelaskan, Satgas nantinya akan melakukan identifikasi terhadap berbagai celah yang selama ini diduga dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penyimpangan distribusi BBM.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemungkinan penggunaan BBM bersubsidi untuk kepentingan industri atau proyek tertentu yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi.
Karena itu, pemerintah juga akan menginventarisasi perusahaan-perusahaan yang sedang mengerjakan proyek, baik proyek nasional maupun daerah, untuk memastikan penggunaan BBM sesuai peruntukannya.
Selain itu, mekanisme pengawasan pembelian BBM melalui barcode dan kemungkinan penerapan sistem ganjil-genap juga menjadi bagian dari pembahasan dalam upaya mengendalikan antrean.
Kamillus mengatakan, informasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan awak media yang mengetahui kondisi di lapangan, akan dikumpulkan untuk dianalisis sebelum pemerintah mengambil langkah penanganan.
Ia menyebutkan, koordinasi dan pembahasan bersama pihak-pihak terkait dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang.
Pemerintah berharap melalui pembentukan Satgas dan pengawasan bersama aparat penegak hukum, praktik penyimpangan distribusi BBM dapat diidentifikasi sehingga penyaluran BBM kepada masyarakat di Kabupaten TTU menjadi lebih tertib dan tepat sasaran.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
