Ia mengaku prihatin terhadap kondisi tersebut, mengingat pemerintah daerah sebelumnya berkomitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta sistem merit dalam manajemen kepegawaian.
Viktor juga mempertanyakan sikap DPRD yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
“Seharusnya DPRD mempertanyakan proses ini, bukan justru ikut terlibat. Ini sangat disayangkan karena praktik seperti ini berpotensi mengarah pada pola KKN yang terus dipelihara,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan membuka seluruh proses rekrutmen secara transparan agar mampu meningkatkan kepercayaan publik serta menghadirkan tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
