Penanganan Darurat dengan Dana Balai
Sambil menunggu program permanen, BBWS akan melakukan penanganan darurat dengan memanfaatkan dana yang tersedia di tingkat balai. Langkah itu termasuk memperbaiki profil sungai agar aliran air kembali normal.
“Kami tidak punya anggaran khusus untuk rehabilitasi penuh, tapi untuk sementara kami gunakan dana balai agar masyarakat bisa lebih aman ketika hujan deras kembali datang,” katanya.
Selain infrastruktur, Parlinggoman menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam hal pemeliharaan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mendirikan rumah di kawasan rawan banjir.
“Banyak rumah yang tersapu banjir ternyata berdiri di daerah bantaran sungai yang sebetulnya merupakan ruang alami air. Kadang masyarakat melihat sungai kering bertahun-tahun, lalu merasa aman membangun rumah, padahal banjir besar bisa terjadi setiap 10 hingga 25 tahun,” jelasnya.
Ia juga menyinggung bahwa bencana hidrometeorologi dan geologi saat ini tidak hanya menimpa NTT, tetapi juga wilayah lain seperti Bali, Papua, dan Jawa. Bahkan, salah satu bencana di Bali baru-baru ini menelan korban jiwa terbanyak.
“Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa negara hadir di tengah penderitaan masyarakat, termasuk di Nagekeo. Karena itu, penanganan permanen tetap menjadi prioritas, walaupun dana baru bisa diajukan setelah desain selesai,” pungkasnya.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
