Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Untuk itu, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka disusunlah Standar Pelayanan sejumlah 16 Jenis Layanan, antara lain:
1. Fasilitasi Pelayanan Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Konspesi Rancangan Peraturan Daerah;
2. Pelayanan Perpustakaan JDIH;
3. Pelayanan Penyuluhan Hukum;
4. Pelayanan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum oleh OBH;
5. Pelayanan Pengajuan Permohonan Layanan Pewarganegaraan (Naturalisasi Murni);
6. Pelayanan Permohonan Pelantikan dan/atau Pengambilan Sumpah/Janji Notaris, PPNS dan Kewarganegaraan;
7. Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar Partai Politik;
8. Pendaftaran Layanan Apostille/Legalisasi;
9. Fasilitasi Pendaftaran Layanan Perseroan Perorangan;
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
