Kedaulatan pangan terancam disebabkan oleh laju konversi lahan pertanian dan rusaknya unsur hara karena penggunaan pupuk kimia berlebih. Tidak hanya di darat, laut Indonesia tercemar.
Data dari Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut mencatat bahwa lebih dari 2,5 juta ton sampah plastik mencemari laut di Indonesia hanya dalam periode 2018-2022. Sementara itu, proyek-proyek hilirisasi yang diklaim sebagai andalan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan memiliki dampak destruktif terhadap kelestarian lingkungan dan menimbulkan kerentanan serta ketimpangan ekonomi masyarakat lokal.
Kondisi di atas pada dasarnya terjadi karena sikap abai manusia terhadap lingkungan demi mencapai target pertumbuhan serta belum adanya pengelolaan yang baik secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Padahal hidup berdampingan dengan alam merupakan hal yang telah diwariskan oleh leluhur kita sejak lama.
“Di dalam kearifan lokal, misalnya di Bali ada istilah Tri Hita Karana, di Jawa Barat ada istilah Tri Tangtu,” ulas Prof. Mahfud MD.
Bukan hanya itu, konstitusi kita pun melalui Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 telah mengatur pembuatan kebijakan atas sumber daya alam ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemahaman mengenai konsep ‘sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’ sebenarnya telah dilengkapi melalui 4 tolak ukur yang disusun dan disahkan oleh Prof. Mahfud MD melalui Putusan MK No. 3 Tahun 2010 pada 16 Juni 2011.
Sayangnya, penerapan atas empat tolok ukur tersebut dalam praktik keseharian belum tampak.
Menjawab berbagai permasalahan yang terjadi hari ini, Prof. Mahfud menyampaikan bahwa Ganjar-Mahfud menawarkan Visi Misi berupa Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari untuk menuju Indonesia Unggul. Visi Misi tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam program-program yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan dan pengelolaan aspek lingkungan hidup lestari yang akan dilaksanakan dengan prinsip partisipatif dan mengutamakan kemakmuran rakyat.
Diawali dengan Petani Bangga Bertani merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan kepastian pendapatan petani, melalui dukungan alsintan moderen, asuransi terhadap ancaman gagal panen, dan penguatan fungsi BUMN Pangan sebagai offtaker dan price setter harga dari hulu ke hilir.
Selain itu, program ini berusaha mendorong reformasi subsidi bibit dan pupuk melalui pemanfaatan KTP Sakti. Terakhir, program ini berusaha untuk meningkatkan peran Milenial dan Gen Z guna mempercepat pertanian unggul, terutama dalam modernisasi dan inovasi pertanian, pelatihan, serta pemberian akses permodalan bagi para petani milenial.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
