Antrean BBM di SPBU Hampir Sebulan, Kapolres TTU Beberkan Langkah Penanganan Polisi
KEFAMENANU, iNewsTTU.id– Kapolres Timor Tengah Utara (TTU), AKBP Eliana Papote, mengungkap sejumlah langkah yang telah dilakukan kepolisian dalam menyikapi antrean dan persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi hampir sebulan terakhir di Kabupaten TTU.
Hal itu disampaikan Kapolres saat menggelar kegiatan *Polisi Kumpul Bersama Masyarakat* dalam rangka mendukung Program 100 Hari Kapolri, di Kampung Oemenu, Kelurahan Aplasi, Kabupaten TTU, Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, salah satu warga yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Aplasi, Piter Bala, mempertanyakan langkah konkret Polres TTU dalam menangani antrean BBM yang hingga kini masih meresahkan masyarakat.
Piter meminta penjelasan terkait tindakan kepolisian dalam menyikapi kelangkaan BBM serta persoalan distribusi yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kapolres TTU AKBP Eliana Papote menjelaskan, persoalan BBM tidak hanya terjadi di Kabupaten TTU, tetapi juga dialami sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT), bahkan di wilayah lain di Indonesia.
Meski demikian, Polres TTU telah melakukan sejumlah langkah untuk membantu mengatasi persoalan tersebut, salah satunya dengan menempatkan personel kepolisian di sejumlah SPBU.
Pengamanan tersebut dilakukan untuk mengawasi aktivitas pengisian BBM, mengatur antrean kendaraan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan tertib.
Selain pengamanan, polisi juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pengisian BBM yang bertentangan dengan ketentuan, terutama terhadap BBM bersubsidi.
Kapolres juga mengingatkan agar BBM bersubsidi tidak diperjualbelikan secara bebas di luar mekanisme dan tempat penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam penanganan persoalan ini, Polres TTU juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten TTU, termasuk Bupati, untuk membahas langkah penanganan yang lebih terkoordinasi.
Salah satu upaya yang telah dibicarakan adalah pembentukan tim terpadu yang melibatkan Polres TTU, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta dinas terkait.
Tim tersebut nantinya diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penyaluran BBM, sekaligus menelusuri potensi penyimpangan yang menyebabkan persoalan di lapangan.
Namun, pembentukan tim terpadu tersebut masih menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati TTU.
Kapolres menegaskan, penanganan persoalan BBM membutuhkan keterlibatan dan kerja sama lintas sektor.
Menurutnya, pengawasan distribusi dan penyaluran BBM tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian, tetapi perlu dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait agar penanganannya lebih efektif.
Melalui kegiatan Polisi Kumpul Bersama Masyarakat, Polres TTU juga membuka ruang dialog dengan warga untuk mendengarkan langsung keluhan, masukan, serta persoalan yang dihadapi masyarakat, sekaligus mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan di daerah.
Sebelumnya, Wakil Bupati TTU, Kamillus Elu, mengatakan pembentukan Satgas diperlukan untuk menelusuri sumber persoalan yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU, sekaligus mengidentifikasi celah yang dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan.
Hal itu disampaikan Kamillus saat menanggapi keluhan masyarakat terkait antrean BBM yang semakin meresahkan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas, khususnya di Jalan El Tari, Kefamenanu.
Menurut Kamillus, penanganan persoalan BBM tidak cukup hanya dengan mengatur antrean kendaraan. Pemerintah juga perlu mengetahui siapa saja pihak yang menggunakan BBM dalam jumlah besar, termasuk tujuan penggunaannya.
"Kalau misalnya ada orang yang melangsir BBM, kita harus tahu siapa orangnya, baik dari instansi, lembaga maupun pihak lainnya. Kita harus cek alamatnya, siapa dia, sampai ke tempat usahanya. Dia menggunakan solar untuk apa, menggunakan BBM untuk apa," tegas Kamillus.
Editor: Sefnat Besie