Pasar Perbatasan Napan Mulai Diuji Coba, UMKM Sumringah namun Masih Terkendala Akses Lintas Batas

KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Uji coba launching Pasar Perbatasan Napan resmi digelar di kompleks Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (14/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo bersama jajaran Forkopimda TTU, perwakilan dari Distrik Oekusi, Timor-Leste, serta masyarakat setempat.

Baca Juga

Persiapan Pasar Perbatasan PLBN Napan Dimatangkan, Launching Dijadwalkan 14 Agustus 2026

Pasar perbatasan ini merupakan salah satu inisiatif yang didorong Staf Khusus Bupati TTU, Fahmi Abdullahi, sebagai upaya menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor-Leste.

Antusiasme masyarakat dalam uji coba tersebut turut memberikan dampak langsung bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sejumlah pedagang mengaku dagangan mereka laris karena tingginya kunjungan masyarakat.

Staf Khusus Bupati TTU, Fahmi Abdullahi, mengatakan pihaknya bersyukur pelaksanaan uji coba berjalan lancar. Menurutnya, respons masyarakat menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pasar perbatasan tersebut.

Baca Juga

TTU Bidik Daya Beli Warga Timor Leste, Pasar Perbatasan Napan akan Dihidupkan Kembali

“UMKM senyum lebar hari ini karena begitu besar antusias masyarakat yang datang,” kata Fahmi kepada wartawan usai kegiatan.

Fahmi mengatakan, setelah uji coba launching, pemerintah daerah akan berupaya menjaga keberlangsungan pasar tersebut secara konsisten, dengan rencana pelaksanaan setiap satu minggu sekali.

Namun, di balik antusiasme masyarakat dan pelaku UMKM, masih terdapat persoalan teknis yang perlu segera dicarikan solusi. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah akses masyarakat Timor-Leste untuk melintas ke wilayah Napan.

Menurut Fahmi, ketentuan keimigrasian yang mengharuskan pelintas menggunakan paspor berpotensi menjadi kendala bagi masyarakat di wilayah perbatasan Timor-Leste.

“Kalau kita hanya berharap pasar kita di sini, tidak akan maksimal. Pasarnya bisa stagnan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tidak semua masyarakat di wilayah Oekusi memiliki paspor. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penerapan Pas Lintas Batas (PLB) di kawasan Napan sehingga masyarakat dari kedua negara dapat lebih mudah melakukan aktivitas ekonomi secara legal.

Fahmi menyebut terdapat contoh di wilayah perbatasan lain, seperti Skouw di Papua, yang menurutnya dapat menjadi rujukan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat perbatasan untuk melakukan aktivitas perdagangan.

Karena itu, pihaknya berencana mendorong DPRD TTU ikut memperjuangkan persoalan tersebut melalui komunikasi dan lobi kepada pemerintah pusat.

“Kami akan mencoba mengingatkan DPRD untuk membantu melobi pemerintah pusat supaya pemberlakuan Pas Lintas Batas di Napan juga bisa dilakukan. Ini harus dikejar cepat karena pasar ini akan terus berjalan,” katanya.

Fahmi menilai keberadaan Pasar Perbatasan Napan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual beli, tetapi juga memiliki potensi menjadi penggerak ekonomi kawasan perbatasan dua negara.

Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat pada uji coba perdana menunjukkan adanya peluang besar bagi perputaran ekonomi di kawasan tersebut.

“Kalau perputaran ekonomi bagus, uang yang beredar banyak, secara tidak langsung ekonomi daerah juga akan bergerak,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik kawasan perbatasan, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau kita bicara pasar bebas, harus ada kemudahan. Di perbatasan ini masyarakat Indonesia dan Timor-Leste masih memiliki hubungan kekerabatan. Mereka bukan orang lain,” katanya.

Fahmi juga meminta adanya perhatian dan relaksasi kebijakan bagi pelaku UMKM di daerah yang sedang berupaya mengembangkan usaha.

Menurut dia, kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh secara ekonomi.

“Jangan ketika bicara pajak masyarakat dikejar-kejar dan ingin dimaksimalkan, tetapi ketika rakyat berinisiatif menumbuhkan ekonomi justru kebijakannya kaku,” tegas Ketua JAPNAS NTT.

Dengan berbagai potensi tersebut, pemerintah daerah berharap Pasar Perbatasan Napan dapat berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru sekaligus memperkuat hubungan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor-Leste.

Editor : Sefnat Besie