Ini Besaran Anggaran yang Dialokasikan Pemerintah untuk Biayai Ribuan PPPK di TTU

Kefamenanu, iNewsTTU.id – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) NTT memastikan kesiapan anggaran untuk membiayai gaji 1.232 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati TTU.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah TTU, Trinimus Olin, menegaskan bahwa dari sisi ketersediaan anggaran, pembayaran gaji PPPK tidak mengalami kendala pada tahun 2026.

Baca Juga

Pil Pahit Bagi 9.000 PPPK di NTT, Terancam Dirumahkan pada 2027

“Kalau anggaran persediaan uang itu sebetulnya tidak ada persoalan. Jadi untuk tahun 2026 tidak ada masalah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemda TTU telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp178.078.804.532 untuk belanja gaji dan tunjangan PPPK sepanjang tahun 2026.

Menurutnya, pembayaran gaji PPPK akan mengacu pada Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), bukan semata-mata tanggal SK. 

Meski SK bisa terhitung sejak Maret atau April, namun pembayaran gaji akan dimulai sesuai SPMT yang ditetapkan.

“Kalau SPMT-nya terhitung 1 Mei, maka pembayaran gajinya juga mulai 1 Mei,” jelasnya.

Namun demikian, Trinimus mengakui bahwa ke depan terdapat tantangan terkait kebijakan nasional mengenai batas belanja pegawai. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, belanja pegawai daerah maksimal 30 persen dari total APBD, yang mulai diberlakukan penuh pada 2027.

Sementara saat ini, belanja pegawai di Kabupaten TTU telah mencapai sekitar 46 persen.

“Bukan hanya di TTU, hampir semua daerah juga di atas 30 persen. Ini yang nanti jadi tantangan, apakah mengurangi jumlah pegawai atau menyesuaikan nilai belanja,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum berdampak pada penganggaran tahun 2026, sehingga hak-hak PPPK tetap aman.

Selain itu, Pemda TTU juga mencatat adanya perpanjangan kontrak bagi puluhan PPPK, yang sebagian besar berasal dari tenaga guru.

Dengan alokasi anggaran yang telah disiapkan, Pemda memastikan seluruh PPPK yang telah menerima SK dapat mulai bekerja dan menerima haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor : Sefnat Besie