Kelompok Tani An-nida Laporkan Kasus Dugaan Penggelapan Dana Bansos di Desa Hoelea ke Polisi

LEMBATA,iNewsTTU.id-Kelompok Wanita Tani An-nida didampingi beberapa kelompok muda di Desa Hoelea, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, melaporkan Kasus Dugaan Penggelapan Uang oleh beberapa Oknum yang didalamnya diduga merupakan keterlibatan Pihak Bank NTT, Capem Balauring, beberapa aparat Desa, dan satu Anggota BPD Desa Hoelea ke Kepolisian Sektor Omesuri.

Menurut Ketua Kelompok An-nida,  Sania Abdul Wahid kepada media ini, Jumat (7/3/2025) bahwa, Pada tanggal 21 Oktober 2024 Kelompok Tani An-nida Desa Hoelea, diarahkan oleh Pemerintah Desa, untuk membuka Rekening baru, hal ini juga merupakan permintaan dari pihak Bank NTT, Cabang Pembantu ( Capem) Balauring.

Baca Juga

Malam ini, Aktivitas Gunung Ile Lewotolok Meningkat di Lembata NTT

Pihak kelompok tani membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk penyiapan berkas, akhirnya rekening bank atas nama Kelompok Tani An-nida baru dibuka pada tanggal 23 Oktober 2024.

Kemudian pada tanggal 04 November 2024, secara mengejutkan uang berpindah dari rekening Kelompok Tani Wanita An-nida Desa Hoelea, ke  kelompok tani lain yang diduga merupakan kelompok yang sengaja dibentuk untuk memindahkan uang tersebut.

Padahal kelompok yang baru dibentuk ini tidak di akui di Desa Hoelea yang dibuktikan dengan tidak memiliki legalitas secara tertulis dan Struktur Keanggotaan yang jelas.

Baca Juga

Keluarga Mengamuk Saat Lima Tersangka Korupsi Ditahan oleh Kejari Lembata

Informasi pemindahan ini baru diketahui disaat Pengurus Kelompok Tani An-nida Desa Hoelea melakukan pengecekan uang direkekening mereka sekitar tanggal 12 Februari 2025, pada saat melakukan Cross cek ke Bank NTT, Capem Balauring.

" Menurut pernyataan pihak Bank NTT, Capem Balauring ada orang yang telah datang melakukan pemindahan dan pencairan dengan membawakan surat rekomendasi dari pemerintah Desa Hoelea," ujar Sania Abdul Wahid

Masih pada tanggal 13 Februari 2025, Setelah pulang dari Bank NTT, Capem Balauring. Pihak Kelompok An-nida menemui Pemerintah Desa dan berkonsultasi. Pertemuan bersama Pemerintah Desa ini dipimpin oleh Kepala Desa Hoelea Gregorius Gawi, dari pertemuan inilah terkuak informasi bahwa surat itu tidak memiliki Arsip di Desa.

Baca Juga

Kuasa Hukum Ismail Leuwayan, Apresiasi Tindakan Penyidik Polres Lembata Geledah dan Sita Ijazah GSA

"  Sampai hari ini belum ada Pemerintah Desa yang mengakui sumber surat itu dari mana, padahal jelas-jelas terdapat Kop, nomor surat dan tanda tangan serta Cap Basah milik Pemerintah Desa Hoelea," tambah Sania.

Telah dilakukan mediasi beberapa kali dan terakhir bersama Pemerintah Desa dan BPD ditanggal 24 Februari 2025 belum manuai solusi yang berkeadilan.

Seusai rapat bersama BPD dan Pemerintah Desa Hoelea, Kelompok An-nida menyatakan sikap terbuka akan melanjutkan kasus ini ke pihak yang berwajib karena dugaan kuat praktek penggelapan Uang ini telah telah melanggar UU no 3 Tahun 2011, Pasal 85, yakni “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Baca Juga

Ketua Umum PPWI minta Polisi Segera Proses Kasus Dugaan Ijasah Palsu GSA

Dengan Dasar itu Pihak An-nida bersama beberapa Golongan Muda mengajukan Pengaduan ke Polsek Omesuri untuk menindak lanjuti kasus ini sehingga memberikan dampak keadilan bagi Korban Penggelapan Uang tersebut.

Hingga saat ini Kelompok An-nida masih menunggu proses lanjutan dari pihak Kepolisian untuk menyelesaikan Kasus Penggelapan Uang yang merupakan Dana Bantuan Sosial milik Kelompok An-nida Desa Hoelea tersebut.

Editor : Sefnat Besie