Pj Gubernur NTT hadiri Gerakan Kemanusiaan Penanganan Stunting di NTT pada SMK Negeri 1 Kupang

KUPANG,iNewsTTU.id- Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Andriko Noto Susanto, beserta rombongan hadir di SMK Negeri 1 Kupang, dalam rangka melakukan Sosialisasi Gerakan Kemanusiaan Penanganan Stunting di Nusa Tenggara Timur, bagi para siswa dan semua tenaga kependidikan SMK Negeri I Kupang, Jalan Prof. W. Z. Johannes Kupang, Kelurahan Oetete, Kota Kupang, Selasa, ( 24/9/2024) kemarin.

Melalui rilis pers, Rabu (25/9/2024) Pj. Gubernur NTT mengatakan dengan memperhatikan pemenuhan pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) bersumber dari pangan lokal Nusa Tenggara Timur seperti jagung, ubi, pisang, sayur, telur, ikan, yang mudah dijangkau, guru diharapkan untuk memantau asupan gizi siswa dengan selalu memberikan edukasi efektif tentang manfaat makanan lokal sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan prevalensi stunting dapat menurun, serta dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan anak-anak dan remaja.

“Penanganan stunting adalah tantangan serius yang memerlukan pendekatan holistik. Untuk mengatasi masalah stunting, kolaborasi pentahelix sangat diperlukan, melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, Pangan B2SA menekankan pentingnya konsumsi makanan yang bervariasi, bergizi, dan aman untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Mulai dari kita sendiri, mulai dari rumah dan mulai sekarang kita konsumsi pangan lokal untuk mencegah masalah stunting," ujar Pj.Gubernur NTT.

Dengan penanganan stunting yang melibatkan hati dan empati, serta niat baik semua pihak untuk segera bertindak, kiranya dapat memberikan manfaat yang positif sehingga menciptakan masa depan yang lebih baik. Upaya ini tidak hanya untuk mengurangi angka stunting, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di NTT.

Dalam sosialisasi tersebut hadir mendampingi Penjabat Gubernur NTT adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ruth Diana Laiskodat,  Penjabat  Walikota Kupang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Drg. Retnowati, M. Kes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Drg. Iien Adriany dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT diwakili oleh Sekretaris Dinas, Ir. Syaloomi Mathina Pa.

Kehadiran Pj. Gubernur Provinsi NTT dan rombongan disambut baik dengan pengalungan tanda kasih oleh Drs. Nikson Abineno, selaku Kepala SMK Negeri 1 Kupang, dan disambut oleh drumband SMKN 1 Kupang, menuju ke aula, tempat acara berlangsung, Pj. Gubernur diapiti oleh para siswa berpakaian nasional lengkap.   Di Aula SMKN 1 Kupang  disambut dengan tarian etnis timor “Maka Au Ba”, yang dipersembahkan oleh Sanggar Tari dan Musik Tradisional dari SMKN 1 Kupang.

Kampanye edukatif yang melibatkan guru-guru dan 400 siswa/siswi kelas X hingga XII di SMKN 1 Kupang merupakan langkah awal yang penting dalam kolaborasi untuk menangani masalah stunting di Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pencegahan stunting yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, kuat, kreatif, berkarakter dan mandiri menjadi Generasi Emas Indonesia.

Masalah stunting dan tindak kekerasan memiliki keterkaitan yang signifikan dalam mempengaruhi perkembangan fisik dan mental generasi muda. Stunting, yang disebabkan oleh kekurangan gizi, dapat menghambat pertumbuhan fisik anak, sementara kekerasan, baik fisik maupun emosional, dapat menyebabkan trauma yang berdampak pada kesehatan mental mereka.

Kedua isu ini saling memperburuk, di mana anak yang mengalami stunting mungkin lebih rentan terhadap perlakuan buruk, dan sebaliknya, anak yang mengalami kekerasan mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan gizi yang memadai. Oleh karena itu, penanganan kedua masalah ini secara bersamaan sangat penting untuk memastikan perkembangan optimal generasi muda.

Arahan Presiden tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait percepatan penurunan stunting menyoroti pentingnya menciptakan dimensi keluarga berkualitas. Keluarga yang sah secara hukum dengan status legalitas yang terjamin adalah fondasi untuk membangun lingkungan yang aman dan mendukung. Pentingnya kesehatan keluarga, terutama pemenuhan gizi untuk mencapai target stunting zero, menjadi prioritas utama.

Selain itu, keberadaan rumah yang layak huni berkontribusi pada kesejahteraan dan perkembangan anak, menolak pernikahan dini, ketika orang belum siap secara mental untuk menjadi orang tua (hamil) tetapi mengalaminya maka ia tentu akan mengalami depresi, stress, dan dampak psikologis lainnya dan hal ini tentu berdampak langsung pada bayi yang dikandung.

" Oleh karena itu kalian harus menolak segala jenis seksualitas untuk masa depan yang cerah, dan kestabilan ekonomi juga menjadi fokus, di mana setiap keluarga diharapkan harus memiliki penghasilan tetap setiap bulan. Hal ini penting untuk memastikan anak-anak tidak putus sekolah nantinya. Ingat lingkungan yang aman, di mana keluarga terhindar dari kekerasan dan masalah hukum, adalah syarat penting untuk mendukung pertumbuhan anak yang optimal," tambah Ruth Diana Laiskodat.

Kekerasan terhadap anak, yang mencakup perlakuan buruk seperti kekerasan fisik, emosional, dan seksual, menjadi isu serius yang memerlukan perhatian. Dampak dari kekerasan ini dapat sangat merusak, baik secara fisik maupun emosional, meninggalkan trauma yang mendalam dan kesulitan dalam hubungan sosial. Dalam konteks ini, keluarga, terutama orang tua, harus berperan sebagai pelindung pertama dengan menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih. Di sekolah, guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman, serta memahami cara mendukung anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Demikian penjelasan Ruth Diana Laiskodat, Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTT, saat membawakan materi tentang Stop Kekerasan Terhadap Anak, yang tampil sebagai pemateri sebelum kehadiran Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta rombongan untuk melakukan Sosialisasi GKPS di SMK Negeri I Kupang.

Ia juga mengajarkan dan mengajak siswa-siswi untuk berkata tidak dan mengenali perlakuan yang tidak nyaman sebagai langkah krusial dalam pencegahan kekerasan. Melalui upaya bersama, agar dapat menciptakan masyarakat yang peduli dan berkomitmen untuk melindungi diri dari segala bentuk kekerasan serta memperhatikan pemenuhan hak-hak mereka sebagai ciptaan Tuhan.

Ruth mengajak kaum remaja khusus perempuan untuk melindungi diri karena itu langkah penting untuk menghindari tindak kekerasan, dan hal ini juga sejalan dengan penerapan hukum perlindungan anak, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan hak-hak sebagai anak.

"Maka jika melihat, mendengar, atau  bahkan mengalami kekerasan jangan segan-segan untuk melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH), atau datang langsung ke UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTT di Jl. Beringin No.1, Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang (depan kantor Otoritas Jasa Keuangan NTT), bisa juga sekarang ini dari Kementerian PPA Republik Indonesia telah menyiapkan Call Center SAPA 129, laporkan ke sana, untuk ditangani tanpa dipungut biaya ataupun melalui nomor WhatsApp 08111 129129. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia yang harus dihargai dan dihormati, di mana setiap individu berhak hidup tanpa mengalami kekerasan”, tegas Ruth Diana Laiskodat.

Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengembangkan sikap saling mencintai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks pembangunan Indonesia 2045, pencapaian ekonomi yang maju dan berkelanjutan serta pembangunan yang merata dan inklusif sangat penting. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik, ditunjang oleh status gizi yang optimal, akan meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Stunting, yang merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada anak, memiliki dampak luas terhadap perkembangan kognitif dan prestasi belajar. Di Nusa Tenggara Timur, stunting telah menjadi bencana kemanusiaan yang mempengaruhi generasi muda, menurunkan produktivitas kerja, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024, kemiskinan ekstrem di provinsi ini diperkirakan mencapai 2,82%, menurun dari 3,93% pada tahun 2023, namun masih menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap isu gizi dan kesehatan.

Kampanye edukatif yang berlangsung di Aula SMKN 1 Kupang  ini diisi dengan adanya kuis kepada seluruh peserta yang dipandu oleh France Abednego Tiran, selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak (PKA) Dinas P3AP2KB Provinsi NTT, bagi yang menjawab benar diberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dari siswa-siswi SMKN 1 Kupang.

Aksi kolaborasi Gerakan Kemanusiaan Penanganan Stunting Provinsi NTT, telah melakukan kegiatan aksi Desa B2SA, dengan memerhatikan Air Bersih, Pemberdayaan Perempuan, Sanitasi Lingkungan, Pola Asuh, Pemberian Makanan yang tercukupi Tambahan, Orang Tua Asuh, Anting – Berlian (Atasi Stunting Bersama Lindungi Anak). Dengan sosialisasi pangan lokal NTT (jagung, aneka ubi, Aneka kacang, protein hewani dan nabati); edukasi (Siswa, Mahasiswa, Guru, Dosen); pemberdayaan UMKM pangan lokal; partisipasiForkopimda,BUMD/BUMN/Asosiasi/NGO.

Gerakan Kemanusiaan Penanganan Stunting merupakan ajakan moral bagi setiap komponen masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk lebih berperan aktif dalam semangat kerja kolaboratif dalam rangka  menangani stunting di Nusa Tenggara Timur. Kerja ini harus nyata dan dilaksanakan secara masif.

Editor : Sefnat Besie