“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” ujar AHY di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, dikutip Sabtu (14/11/2026).
AHY menegaskan, berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, MPR RI bertugas memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Oleh karena itu, Demokrat menghormati kewenangan penuh Presiden dalam mengusulkan nama serta hak MPR dalam memilih.
Senada dengan Demokrat, politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya pengusulan dua nama tersebut kepada Prabowo. Ia membuka peluang bahwa kandidat tidak harus berasal dari kalangan partai politik.
“Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut. Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu,” kata Markus Mekeng.
PAN dan NasDem Percayakan Pilihan Terbaik ke Presiden
Sikap serupa ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas). Ia memastikan tidak ada kader PAN yang didorong untuk mengisi kursi wakil presiden. Meski Presiden memberi waktu satu minggu bagi para ketua umum untuk berdiskusi, Zulhas menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
