KUPANG,iNewsTTU.id-Komisaris Independen PT Kawasan Industri Bolok (Perseroda), Daniel Tonu, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan kolaborasi yang kuat antarseluruh pemangku kepentingan melalui konsep NTT Incorporated. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara sektoral, melainkan harus melibatkan pemerintah daerah, BUMD, lembaga keuangan, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat dalam satu ekosistem investasi yang terintegrasi.
Daniel menjelaskan, Kawasan Industri Bolok (KIB) harus diposisikan sebagai instrumen strategis Pemerintah Provinsi NTT untuk mengubah aset daerah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi, membuka lapangan kerja, memperkuat hilirisasi komoditas lokal, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"KIB tidak boleh hanya menjadi perusahaan penyewaan lahan. Kawasan ini harus menjadi ruang bertemunya investasi, industri, pembiayaan, tenaga kerja, teknologi, logistik, dan pasar yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat NTT," kata Daniel.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengembangan kawasan industri harus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Dalam kondisi fiskal yang juga harus membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan pelayanan publik lainnya, penyertaan modal kepada BUMD harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis perhitungan yang matang.
Menurut Daniel, setiap rupiah yang bersumber dari APBD dan ditempatkan pada BUMD harus dipandang sebagai investasi publik yang memiliki target dan manfaat yang jelas.
"Penyertaan modal bukan sekadar belanja daerah. Harus ada kejelasan mengenai aset yang dibangun, pendapatan yang dihasilkan, risiko yang dikelola, serta manfaat ekonomi yang kembali kepada daerah," ujarnya.
Dalam Rencana Bisnis PT Kawasan Industri Bolok Tahun 2026, perusahaan menetapkan dua fokus pengembangan utama, yakni bisnis inti berupa penyewaan lahan dan pembangunan gudang siap pakai, serta bisnis pendukung berupa penyediaan air bersih, distribusi energi listrik, dan instalasi pengolahan air limbah.
Namun, Daniel menilai pembangunan seluruh komponen kawasan tidak dapat dilakukan secara bersamaan hanya dengan mengandalkan APBD. Oleh karena itu, prioritas investasi perlu diarahkan pada infrastruktur yang paling cepat menghasilkan pendapatan dan meningkatkan daya tarik investor.
Ia menyebut pembangunan gudang siap pakai, utilitas air bersih, gardu distribusi listrik, digitalisasi kawasan, dan akses infrastruktur dasar sebagai kebutuhan yang harus didahulukan. Selain mendukung aktivitas investasi, fasilitas tersebut juga berpotensi menghasilkan pendapatan berulang bagi perusahaan.
"Daerah harus mendahulukan investasi yang paling produktif. Jangan sampai penyertaan modal terserap pada kegiatan yang belum memberikan dampak langsung terhadap pendapatan perusahaan," tegasnya.
Terkait rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp12 miliar pada tahun 2026, Daniel menilai langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan riil APBD. Ia menekankan pentingnya kajian kelayakan bisnis yang memuat proyeksi pendapatan, arus kas, tingkat pengembalian investasi, hingga mitigasi risiko usaha.
Selain itu, pencairan modal perlu dilakukan berdasarkan capaian kinerja yang terukur atau milestone-based investment. Dengan pola tersebut, setiap tahapan investasi dapat dievaluasi sebelum pemerintah mengalokasikan tambahan modal pada tahap berikutnya.
"Bila gudang telah dibangun, harus ada target tenant. Jika utilitas telah tersedia, harus ada proyeksi pelanggan. Setiap tahapan investasi harus menunjukkan hasil yang dapat diukur," katanya.
Daniel juga mengingatkan agar KIB tidak tumbuh dengan ketergantungan permanen terhadap APBD. Menurutnya, penyertaan modal daerah seharusnya berfungsi sebagai modal pemantik yang mendorong perusahaan membangun kemandirian melalui pendapatan usaha, kemitraan investasi, dan pembiayaan komersial yang sehat.
Untuk mempercepat pengembangan kawasan, Daniel mendorong sinergi antarlembaga daerah. Bank NTT, misalnya, diharapkan tidak hanya berperan sebagai bank transaksi, tetapi juga menjadi penggerak akses pembiayaan bagi tenant, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha yang terhubung dengan aktivitas industri di Bolok.
Sementara itu, PT Jamkrida dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat akses pembiayaan melalui skema penjaminan kredit bagi tenant, kontraktor, dan pelaku usaha lokal. Dengan adanya penjaminan, peluang usaha di kawasan industri dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat dan pengusaha daerah.
Di sisi lain, PT Flobamor didorong mengambil peran dalam penguatan sektor logistik, pergudangan, dan transportasi guna memastikan kelancaran arus barang dari dan menuju kawasan industri.
"KIB harus terhubung dengan pelabuhan, pusat distribusi, jalur perdagangan antarpulau, dan pasar regional. Tanpa sistem logistik yang kuat, biaya ekonomi akan tinggi dan daya saing kawasan menjadi lemah," ujarnya.
Daniel juga menekankan pentingnya keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD). DPMPTSP diharapkan mempercepat pelayanan perizinan dan promosi investasi, Dinas PUPR memastikan ketersediaan infrastruktur dasar, Dinas Tenaga Kerja menyiapkan tenaga kerja terampil, serta Dinas Lingkungan Hidup menjamin seluruh aktivitas industri berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.
Ke depan, KIB juga diarahkan menjadi kawasan industri hijau (green industrial estate) melalui pengembangan energi surya, efisiensi penggunaan air, pengelolaan limbah yang baik, serta penerapan teknologi rendah emisi dan sistem layanan digital.
Dalam proyeksi bisnis perusahaan, pendapatan KIB ditargetkan mencapai sekitar Rp1,49 miliar pada tahun 2026 dan meningkat menjadi Rp3,09 miliar pada tahun 2030. Sementara kontribusi terhadap PAD diperkirakan tumbuh dari Rp450 juta menjadi Rp950 juta pada periode yang sama.
Menurut Daniel, target tersebut harus menjadi ukuran akuntabilitas yang nyata melalui indikator yang jelas, seperti jumlah tenant, tingkat keterisian gudang, luas lahan produktif, pendapatan utilitas, nilai investasi yang masuk, hingga jumlah tenaga kerja lokal yang terserap.
"NTT Incorporated adalah ajakan untuk mengakhiri ego sektoral. KIB menjadi pusat investasi, Bank NTT menggerakkan pembiayaan, Jamkrida mengelola risiko, Flobamor memperkuat logistik, OPD menyediakan layanan dan infrastruktur, perguruan tinggi menghadirkan pengetahuan, dan masyarakat menjadi pelaku utama dalam rantai ekonomi," pungkasnya.
Ia menegaskan, Kawasan Industri Bolok tidak boleh hanya menjadi kawasan industri di atas peta. Kawasan tersebut harus menjadi pusat gravitasi ekonomi baru NTT yang mampu mengubah aset daerah menjadi investasi, investasi menjadi produksi, produksi menjadi lapangan kerja, dan lapangan kerja menjadi kesejahteraan masyarakat.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
