"Usulan yang kita bawa langsung direspons Pak Menteri. TTU mendapat jatah 300 unit rumah untuk tahun 2026. Bantuan ini diprioritaskan bagi warga miskin di wilayah perbatasan yang rumahnya belum layak huni," ujar Bupati Falent Kebo saat diwawancarai di kantornya, Selasa (21/4/2026).
Skema Terima Kunci dan Pengawasan Ketat
Bupati Falent menegaskan bahwa skema bantuan dari Kementerian PKP ini adalah sistem "terima kunci", serupa dengan program RTLH TULUS yang pernah berjalan.
Mengingat jumlahnya yang terbatas, proses verifikasi calon penerima akan dilakukan secara ketat untuk menjamin ketepatan sasaran di 24 kecamatan.
Secara khusus, Bupati Falent memberikan peringatan keras terkait proses pendataan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang di tingkat desa.
"Verifikasi akan dilakukan ketat guna menghindari monopoli. Tidak boleh ada perangkat desa atau keluarga kepala desa yang menerima bantuan ini. Harus benar-benar warga miskin yang wajib dibantu," tegasnya.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
