Wujudkan Kepastian Hukum, Kantor Pertanahan TTS Serahkan 779 Sertifikat PTSL kepada Warga Nunbena

SOE, iNewsTTU.id – Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menyerahkan sebanyak 779 Sertifikat Hak Milik kepada masyarakat Desa Nunbena, Kecamatan Kot’olin, Kabupaten TTS, Nusa Tenggara Timur, dalam rangka pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026.

Penyerahan sertifikat yang berlangsung di Aula Kantor Desa Nunbena pada Senin, 8 Juni 2026 itu merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Baca Juga

Diduga Gelapkan Sertifikat Tanah, Adrianus Polisikan Yakobus Warga Naiola TTU

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten TTS, Ridonsius Djula, S.ST, mengatakan program PTSL merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan legalitas kepemilikan tanah yang sah dan memiliki kekuatan hukum bagi masyarakat.

“Program ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat. Melalui PTSL, warga memperoleh sertifikat yang sah dan akuntabel secara hukum,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut Ridonsius, program tersebut menjadi salah satu prioritas nasional yang harus terus dilaksanakan guna memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mengelola serta mempertahankan hak atas tanah yang dimiliki.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten TTS, Marten Natonis, S.Hut., M.Si, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten TTS yang telah menghadirkan pelayanan pertanahan langsung hingga ke desa-desa.

Ia menilai program PTSL sangat membantu masyarakat, khususnya warga di daerah terpencil, karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar maupun menempuh perjalanan jauh ke Kota SoE untuk mengurus sertifikat tanah.

“Program ini sangat membantu masyarakat kecil. Warga bisa menerima sertifikat tanah secara langsung di desa tanpa harus membuang waktu, tenaga, dan biaya untuk datang ke ibu kota kabupaten. Ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi,” katanya.

Marten menegaskan DPRD TTS akan terus mendukung kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten TTS agar program serupa dapat menjangkau seluruh wilayah TTS.

Pada kesempatan yang sama, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten TTS, Deny Nubatonis, S.Sos., M.Si, yang mewakili Bupati TTS, menyampaikan terima kasih kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT dan Kantor Pertanahan Kabupaten TTS atas upaya membantu masyarakat memperoleh legalitas kepemilikan tanah.

Menurutnya, kepastian hukum atas tanah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta meminimalkan potensi sengketa pertanahan di kemudian hari.

“Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan akan terus membangun kerja sama dan komitmen bersama Kantor Pertanahan Kabupaten TTS agar program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh masyarakat di wilayah TTS,” ujarnya.

Acara penyerahan sertifikat turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Dr. Fransiska Vivi Ganggas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten TTS Ridonsius Djula, Asisten I Setda TTS Deny Nubatonis, Ketua Komisi I DPRD TTS Marten Natonis, Camat Kot’olin, Kepala Desa Nunbena, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan warga penerima sertifikat.

Sebagai puncak kegiatan, dilakukan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada 10 perwakilan warga oleh Kepala Kantor Wilayah BPN NTT yang didampingi pejabat pertanahan dan pemerintah daerah setempat.

Program PTSL diharapkan terus menjadi instrumen penting dalam mempercepat legalisasi aset masyarakat sekaligus mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Editor : Sefnat Besie